Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara The 2023 Korea-ASEAN Community of Policy Exchange (KACPE) International Public Policy Symposium, Kamis (21/09).
JAKARTA – Kebijakan publik terus berkembang seiring dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyediakan wadah untuk pejabat pemerintahan, peneliti kebijakan, dan akademisi dari Republik Korea dan ASEAN berbagi best practice reformasi birokrasi, transformasi digital, dan kebijakan publik lewat simposium kebijakan publik internasional.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan Indonesia memerlukan kemitraan strategis yang dibangun atas dasar kepercayaan, solidaritas, dan tujuan bersama untuk mengatasi berbagai tantangan, seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, perubahan iklim, dan berbagai permasalahan lainnya.
"Kita perlu dorong komitmen bersama untuk membangun pembangunan berkelanjutan dibuktikan melalui kemitraan strategis antara Republik Korea dan ASEAN, khususnya Indonesia. Saya meyakini tata kelola yang transparan, akuntabel, dan efisien sangat penting bagi keberhasilan kemitraan ini," ujarnya saat membuka The 2023 Korea-ASEAN Community of Policy Exchange (KACPE) International Public Policy Symposium, Kamis (21/09).
Menurut Anas, reformasi birokrasi di Korea Selatan dan negara-negara ASEAN diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong governansi yang lebih baik. Hal-hal tersebut nantinya akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Birokrasi yang berdampak adalah arahan Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang digencarkan. Negara-negara ASEAN khususnya Indonesia terus belajar dari kesuksesan Republik Korea memanfaatkan teknologi untuk melahirkan inovasi di bidang layanan publik," ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Ambassador Mission of the Republic of Korea to ASEAN Jang-keun Lee mengungkapkan simposium ini bisa menjadi jembatan penguat kerja sama antara ASEAN dan Korea. Ia berharap Republik Korea bisa terus jadi mitra bagi ASEAN, khususnya dalam hal transisi energi dan transformasi digital.
"Kemitraan kerja sama ASEAN dan Republik Korea pertama kali terjalin pada bulan November 1989. Kita akan terus berupaya bersama menjaga stabilitas kawasan, mempertebal kepercayaan, dan kerja sama ditingkatkan," jelasnya.
The 2023 KACPE International Public Policy Symposium membahas tiga area, pertama inisiatif solidaritas Korea-ASEAN dari perspektif Korea dan ASEAN, dan untuk pertukaran kebijakan dan kerja sama antara ASEAN dan Korea. Kedua, simposium ini akan fokus pada reformasi sektor publik dengan transformasi digital dan kerja sama antara ASEAN dan Korea. Terakhir, akan turut dibahas reformasi kelembagaan dan ekonomi untuk pembangunan nasional dan kerja sama antara ASEAN dan Korea.
Director The Korea Foundation Jakarta Office Hyun Soo Choi mengatakan lewat simposium ini diharapkan dapat mempertemukan para pemangku kepentingan dari Republik Korea dan ASEAN untuk mendorong pertukaran ide, pengalaman, dan rekomendasi kebijakan, serta untuk menjaga sentralitas ASEAN dan memajukan regional integrasi dan pembangunan berkelanjutan. Sementara itu, Executive Director Korea Research Initiatives, University of New South Wales Seung-Ho Kwon menjelaskan misi KACPE adalah mempertemukan para pembuat kebijakan, peneliti, dan akademisi terkemuka dari Republik Korea dan negara-negara ASEAN.
Melalui dialog dan simposium KACPE, para peserta terlibat dalam diskusi mendalam mengenai kebijakan publik yang dirancang untuk memfasilitasi pembangunan nasional. "Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kemitraan yang saling membuka peluang antara Republik Korea dan ASEAN, dengan menawarkan sebuah platform untuk pertukaran pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan kepentingan bersama serta memperkuat ikatan kolaboratif antara Republik Korea dan ASEAN," tuturnya.
Gelaran simposium internasional ini melibatkan Kementerian PANRB; Korea Research Initiatives, the University of New South Wales, Australia; The Asian Group for Public Administration (AGPA); serta Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI). Kegiatan ini turut didukung oleh Korea Foundation; The Mission of the Republic of Korea to ASEAN; ASEAN Foundation;Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (HUMAS MENPANRB)
