SURABAYA - Investasi, baik yang berasal dari belanja modal pemerintah ataupun yang berasal dari investasi swasta dapat menumbuhkan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi itu memang mampu menyerap tenaga kerja, dan pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan itu tidak diimbangi dengan peningkatan pengeluaran untuk Zakat, infak dan shadaqah. Para pengusaha sektor swasta telah beranggapan bahwa corporate social responsibility (CSR) sebagai pengganti zakat, infak dan shadaqah (ZIS).
Belanja modal pemerintah dan investasi swasta dengan fokus utama pada wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), belum mengikuti tugas dan fungsi syariah Islam secara penuh untuk memerangi kebodohan, kesakitan, kemelaratan dan ketidakadilan di semua lini kehidupan masyarakat. "Ini berarti visi dan misi daerah kabupaten/kota di Provinsi Kepri untuk membangun masyarakat Madani yang Baldatun Toyibatun wa Robbun Ghofur belum dapat tercapai secara optimal atau kaffah," papar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur dalam sidang doktoral terbuka untuk disertasinya yang berjudul 'Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Tenaga Kerja Terserap serta Kesejahteraan rakyat di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Riau dalam Perspektif Islam' di Universitas Airlangga Surabaya, Senin (27/02).
Untuk itu, Menteri Asman merekomendasikan agar belanja modal Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau diperbesar dalam bentuk pengeluaran investasi langsung yang menghasilkan (Direct Productive Investment) melalui revitalisasi perusahaan daerah, selain untuk pembangunan infrastruktur (Social Overhead Capiral/SOC). Hal itu dapat dilakukan dengan pemberian bantuan permodalan bagi koperasi dan UMKM yang banyak berkembang dalam ekonomi kerakyatan.
Untuk memperbesar investasi swasta, lanjut Asman, Pemda hendaknya melaksanakan deregulasi dengan menyederhanakan peraturan/regulasi dengan memperpendek jalur perijinan untuk pendirian badan usaha serta meniadakan pungutan liar.
Pemda juga melaksanakan sebagian pembangunan infrastruktur yang didanai belanja modal melalui proyek padat karya. Hal ini diperlukan agar lebih banyak menyerap tenaga kerja, sehingga mengurangi jumlah pengangguran dan disparitas pendapatan masyarakat.
Sementara belanja modal dari pemerintah pusat yang berbentuk perimbangan keuangan daerah, menurut Asman hendaknya diarahkan ke Kabupaten Karimun, Bintan, Natuna, Lain ngga dan Anambas. "Dengan demikian terjadi pemerataan distribusi pendapatan antar daerah, kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Kepri," ujarnya.
Sementara APBD, sebaiknya dialokasikan pada pembangunan sub sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri kecil/perajin serta pedagang kaki lima (PKL).
Kepada para Umarok kabupaten/kota dan penguasa di Provinsi Kepri, Asman meminta agar menegakkan keadilan secara penuh dan bertanggung jawab, baik di bidang ekonomi, politik, hukum maupun bidang sosial lainnya. Hal itu diperlukan agar keamanan dan stabilitas di semua bidang kegiatan dapat segera tercapai."Termasuk menurunnya kegiatan sosial ekonomi ilegal di seluruh kabupaten/kota di Kepri," tutur Menteri Asman.
Dalam disertasinya, pria kelahiran 2 Februari 1961 ini menekankan kepada perusahaan daerah, perusahaan swasta nasional dan asing serta keluarga yang penghasilannya telah melebihi nishaf (berkecukupan) yang telah memberikan CSR, juga mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dengan keikhlasan tinggi. Menurut Asman, hal itu diperlukan untuk mempercepat proses kebersamaan dan kesatuan umat/rakyat dalam mewujudkan masyarakat yang Baldatun Toyibatun wa Robbun Ghofur.
Asman Abnur yang pernah menjabat Wakil Walikota Batam ini juga menyarankan Pemda untuk memprioritaskan pembangunan wilayah maritim. Caranya, antara lain dengan memperkuat hutan bakau dan menjaga terumbu karang serta mengurangi pengambilan pasir laut yang telah menghilangkan beberapa pulau strategis di wilayah Kepri.
Asman juga menambahkan, Kepri merupakan wilayah yang menarik untuk dteliti. Wilayah ini, merupakan penyangga perbatasan Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei serta negara-negara di sekeliling Laut Cina Selatan. "Perlu dilakukan studi lebih lanjut secara mendalam dari berbagai aspek keilmuan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat," tegasnya. (ags/arl/HUMAS MENPANRB)
