JAKARTA – Menteri PANRB Azwar Abubakar melakukan pertemuan dengan Emil Salim untuk membahas tindak lanjut penetapan pilot project reformasi birokrasi bagi pemerintah daerah. Dalam pertemuan itu disepakati, reformasi birokrasi pemda akan dilakukan kerjasama lintas sektor, lintas instansi di tingkat kabupaten/kota.
Menurut Emil Salim, pertemuan ini merupakan lanjutan dari laporan Menteri PANRB dalam sidang kabinet mengenai reformasi birokrasi baru-baru ini. “Kami tertarik pada pada pilot project reformasi birokrasi pemerintah daerah, mulai dari provinsi, kabupaten dan kota,” ujarnya usai bertemu Menteri PANRB, Selasa (17/09).
Dikatakan, pilot project reformasi pemerintah daerah perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih membumi, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Untuk itu, pihaknya bersama Kementerian PANRB akan melakukan reformasi fokus pada suatu permasalahan tertentu yang bersifat lintas kabupaten, dan lintas kemenetrian/lembaga, dan lintas sektor. “Misalnya bagaimana mengembangkan pertanian organik, bagiamana meningkatkan ketahanan pangan atau produksi pertanian, melalui kerjasama lintas sector. Tidak hanya pertanian, tetapi termasuk PU, impor, dan lain-lain,” ujar Emil Salim.
Ditambahkan, dalam pertemuan tersebut Menteri PANRB sepakat, dan Deputi Kelembagaan akan ikut untuk melakukanpilot project kerjasama lintas sektor, lintas instansi, di tingkat kabupaten/kota.
Terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, Emil Salim mentakan bahwa saat ini sudah on the track. “Sudah berjalan secara normative, tinggal sekarang bagaimana efektifnya di tingkat lapangan, kabupaten. Karena pusat itu berhenti di provinsi, bagaimana kelanjutannya ke kabupaten/kota, supaya lebih membumi,” tambahnya.
Seperti diketahui, belum lama ini Menteri PANRB telah menetapkan 98 pemerintah daerah sebagai pilot project reformasi birokrasi. Pemda itu terdiri dari 33 pemerintah provinsi, 32 pemerintah kota dan 33 pemerintah kabupaten. Namun bagi pemda yang tidak masuk dalam pilot project, tetapi pemda itu telah memiliki kesiapan dan pimpinannya memiliki komitmen kuat, dipersilakan untuk mengajukan usulan ke Kementerian PANRB. (ags/HUMAS MENPANRB)
