Menteri Asman Abnur berbincang dengan Ketua KPI Yuliandrie Darwis sebelum acara penandatanganan MoU di kantor KPI, Jakarta, Selasa (22/08)
JAKARTA - Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, dimana terdapat 5 program yang salah satu programnya dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Program yang ditugaskan untuk Kementerian PANRB adalah Gerakan Indonesia Melayani. Guna melakukan sosialisasi akan gerakan Indonesia Melayani, Kementerian PANRB menggandeng Komisi Penyiaran Indonesia.
Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, meski pemerintah sudah melakukan banyak lompatan dan terobosan termasuk dalam pelayanan publik, namun Gerakan Indoensia Melayani belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan kurang optimalnya ekspose di media massa. Padahal ekspektasi masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik begitu tinggi.
"Untuk itu, ada dua hal yang harus kami pacu dan upayakan, yakni kerja nyata untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta publikasi atas capaian kerja nyata tersebut melalui media massa yang dilakukan secara intensif dan masif," ujarnya dalam acara penandatanganan MOU antara Kementerian PANRB dengan KPI, di Jakarta, Selasa (22/08).
Dirinya menjelaskan kesepahaman bersama melalui penandatanganan MoU ini menjadi sangat penting, seerta diharapkan KPI dapat memfasilitasi komunikasi dengan lembaga penyiaran untuk turut menyosialisasikan dan mendiseminasikan Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, khususnya terkait Program Gerakan Indonesia Melayani.
Menurutnya banyak hal yang perlu dipublikasikan bersama, antara lain penyelenggaraan kompetisi inovasi pelayanan publik sebagai wujud dari kebijakan One Agency, One Innvation dan merupakan aktualisasi dari fokus penyempurnaan standar pelayanan dan sistem pelayanan yang inovatif, yang setiap tahun pesertanya meningkat signifikan.
Dari 515 inovasi pada tahun 2014 menjadi 1.189 inovasi pada tahun 2015, meningkat lagi menjadi 2.476 pada tahun 2016, serta 3.054 pada tahun 2017. Peserta kompetisi inovasi pelayanan publik tersebut bukan hanya dari kementerian/lembaga, tetapi juga tersebar dari berbagai daerah provinsi, serta daerah kabupaten/kota.
"Banyaknya peserta dengan berbagai inovasi yang diusung tersebut mencerminkan besarnya antusiasme aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai kegiatan inovatif," ujarnya.
Sementara itu Ketua KPI Yuliandre Darwis mengatakan kesiapannya dalam mendukung program program pemerintah. Dengan hal tersebut diharapkan mindset masyarakat yang menilai bahwa selama ini pemerintah tidak melakukan apa apa, akan berubah dengan upaya yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian PANRB.
"Kita ingin mindset masyarakat terhadap pemerintah berubah, yang tadinya menilai bahwa pemerintah tidak melakukan apa apa menjadi sesuatu yang diinginkan masyarakat itu sendiri. Kita support keinginan Menteri PANRB, untuk pelayanan publik yang lebih baik lagi," katanya. (byu/HUMASMENPANRB)
