Menteri Asman melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ketua DPP Association of Public Administration (IAPA) Eko Prasojo di kampus Unair Surabaya, Jumat (08/09).
SURABAYA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur mengatakan, dirinya bangga dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi yang tidak sekedar konsep di dalam jurnal atau buku-buku perkuliahan semata. Namun telah terealisasi secara nyata, bahkan pada urat nadi perbaikan tata kelola pemerintahan di tanah air.
"Hal ini menyatukan dua entitas besar, yaitu Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PANRB sebagai leading sector sekaligus prime mover reformasi birokrasi," ujar Asman usai melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Ketua DPP Indonesia Association of Public Administration (IAPA) di kampus Unair Surabaya, Jumat (08/09).
Hadir dalam acara tersebut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, M. Yusuf Ateh, Rektor Universitas Airlangga, para Guru Besar dan akademisi yang tergabung dalam IAPA, serta sejumlah pejabat di wilayah Jawa Timur.
Lebih lanjut dikatakan, Kementerian PANRB memegang peranan yang amat penting, yaitu memastikan tujuan reformasi birokrasi, terciptanya birokrasi berkelas dunia, dapat terealisasi. Birokrasi berkelas dunia memiliki ciri antara lain, bersih dan bebas dari berbagai bentuk tindakan koruptif, akuntabel dan berkapasitas tinggi, serta mampu menyediakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat.
Kami menyadari, bahwa tugas tersebut adalah tugas besar. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 bahkan menyebut perbaikan tatakelola pemerintahan sebagai syarat utama pencapaian berbagai prioritas pembangunan. "Tanpa prasyarat utama tersebut, target-target pembangunan niscaya sulit untuk direalisasikan secara nyata. Untuk itu, Kementerian PANRB memastikan bahwa reformasi birokrasi berjalan pada semua lini. Baik pada pemerintah pusat, maupun pemerintah daerah, baik pada level pimpinan, maupun pada level staf dan setiap individu ASN," imbuhnya.
Salah satu fokus utama kami untuk mempercepat reformasi birokrasi adalah dengan mendorong perbaikan manajemen kinerja instansi pemerintah melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Melalui SAKIP, Menteri mendesak instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan manfaat/hasil atas setiap rupiah anggaran yang mereka gunakan. Instansi pemerintah tidak lagi boleh hanya memikirkan besaran realisasi fisik dan serapan anggaran, tetapi sudah memikirkan apakah keberadaannya sudah memberikan manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat. "Dalam bahasa lain, kami mendesak instansi pemerintah untuk meningkatkan efektivitas keberadaan mereka bagi masyarakat dan pembangunan nasional," tegas Doktor Ilmu Ekonomi Islam Unair itu.
Bukan hanya itu, melalui SAKIP, juga mendorong instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensinya. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden pada berbagai kesempatan, bahwa birokrasi tidak boleh boros. Birokrasi harus mampu memanfaatkan anggaran dan sumber daya yang ada secara bijak, sehingga dengan anggaran dan sumber daya yang terbatas, target-target pembangunan dapat tercapai secara memuaskan.
Hasil evaluasi kementerian PANRB atas pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, menunjukkan bahwa diperkirakan terdapat paling sedikit 392 Triliun rupiah anggaran pemerintah tidak digunakan secara efektif dan efisien mencapai sasaran pembangunan. Hal ini disebabkan oleh pemilihan aktivitas/kegiatan instansi pemerintah yang tidak nyambung/selaras dengan sasaran pembangunan. "Bahkan, beberapa instansi pemerintah tidak mengetahui secara pasti manfaat atau hasil apa yang seharusnya mereka pertanggungjawabkan atas keberadaan mereka di republik ini," imbuhnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut Kementerian PANRB terus-menerus melakukan pembinaan, pendampingan, dan asistensi kepada seluruh instansi pemerintah di pusat dan daerah. "Kalau Bapak/Ibu sekalian berkunjung ke kantor kami, saya yakinkan bapak/ibu akan menemui hampir setiap hari kepala daerah dan para jajarannya berada di kantor kami untuk minta pendampingan/pembinaan SAKIP," jelasnya.
Ibarat bola salju, makin lama makin membesar, begitulah fenomena ini semakin berkembang. Bukannya berkurang jumlah yang berdatangan, namun semakin hari semakin banyak. Perkembangan yang sama juga dapat kita lihat pada aspek lainnya dari reformasi birokrasi.
Pada aspek pengawasan misalnya, semakin hari semakin banyak usulan kepada kami untuk membentuk zona-zona integritas di berbagai unit kerja dan wilayah di tanah air. Zona integritas ini nantinya akan menjadi cikal bakal sekaligus virus perubahan yang akan menularkan semangat reformasi birokrasi kepada unit kerja lainnya.
Salah satu pencapaian luar biasa adalah bahwa pada tahun ini, terdapat tiga unit kerja di lingkungan POLRI yang ditetapkan sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK) oleh Kementerian PANRB, KPK, dan Ombudsman. "Ketiga polres ini mampu menunjukkan bahwa harapan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin baik masih ada, pada institusi yang dianggap paling vital di tanah air ini," jelasnya.
Menteri juga menyinggung pada aspek pembinaan Sumber Daya ASN, memastikan bahwa ke depan, yang berhak mengisi jabatan-jabatan publik adalah orang-orang terbaik di negeri ini. "Kami akan menampung sebanyak mungkin lulusan-lulusan perguruan tinggi yang berprestasi menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kami juga sedang mendesain skema pembayaran gaji dan tunjangan kinerja yang layak dan sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan kinerja, ujarnya seraya menambahkan ASN dapat menjadi profesi bermartabat dan bergengsi bagi para lulusan terbaik tersebut.
Pada aspek kelembagaan dan tatalaksana, kami terus memperbaiki pola, struktur dan hubungan kelembagaan instansi pemerintah. Kami juga mendorong instansi pemerintah untuk menerapkan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dalam menyelesaikan berbagai tugas keseharian mereka.
Pada aspek pelayanan publik, terus mendorong perbaikan pelayanan melalui berbagai inovasi pelayanan publik oleh instansi pemerintah. Kami juga tengah membangun mal pelayanan publik, yang di dalamnya akan beroperasi berbagai unit pelayanan publik yang memiliki kelebihan mudah diakses oleh masyarakat.
Menteri menyebutkan bahwa kolaborasi antara Kementerian PANRB dengan IAPA ini sebagai sebuah langkah yang menjanjikan. "Kami meyakini, IAPA, yang diisi oleh para pakar dan akademisi dari perguruan tinggi tanah air ini adalah mitra terbaik yang mampu memberikan sumbangsih bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di republik kita. Pakar dan akademisi memiliki konsep dan teori, kami memiliki pengalaman dan medan," lanjut Asman.
Dikatakan juga bahwa perpaduan keduanya akan mendatangkan kebaikan yang luar biasa bagi Indonesia. Kementerian PANRB akan membantu bapak/ibu para pakar/akademisi untuk mengembangkan berbagai keilmuan. "Silahkan bapak/ibu menjadikan kementerian kami sebagai laboratorium penelitian. Kami akan mempersiapkan informasi dan data yang diperlukan," ujarnya.
Namun, Menteri juga berharap penelitian dan kajian tersebut dapat menghasilkan rekomendasi yang nyata bagi pemerintah dalam perjalanan memperjuangkan perbaikan tata kelola pemerintahan di tanahcair. "Tidak hanya sebatas kritik dan tulisan semata," pungkas Asman. (ags/HUMAS MENPANRB)
