Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat menjadi pembicara 2024 AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (05/11).
YOGYAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah mengembangkan strategi reformasi birokrasi nasional tahun 2025-2045. Strategi yang dikemas dalam Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 ini akan menjadi tonggak penting dalam mentransformasikan birokrasi Indonesia menjadi lembaga yang kolaboratif, berkemampuan, dan berintegritas di tengah tantangan yang kompleks, dinamis, dan tidak dapat diprediksi.
“Dunia saat ini dihadapkan pada perubahan yang cepat dan tidak terduga, ditandai dengan VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity). Visi kami adalah membangun tim yang kolaboratif, berkemampuan, dan birokrasi berintegritas yang melayani masyarakat dalam segala aspek kehidupan, untuk menunjang Indonesia berdaulat, maju, adil, dan berkelanjutan,” ujar Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat menjadi pembicara 2024 AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Selasa (05/11).
Gelaran 2024 AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference merupakan salah satu upaya Kementerian PANRB untuk mendapat masukan dari para akademisi dan tim ahli lintas sektor pada Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 yang sedang disusun saat ini. Erwan berharap lewat kegiatan ini akan muncul ide-ide baru yang akan membantu Kementerian PANRB dalam merumuskan kebijakan yang berbasis bukti dan mengeksplorasi alternatif menciptakan birokrasi yang lebih baik.
Plt. Sekretaris Kementerian PANRB ini juga menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menekankan perlunya reformasi birokrasi yang menyeluruh untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih responsif, efisien, dan berpusat pada warga negara. Selain itu, Presiden juga menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum untuk memberantas korupsi dan meningkatnya mekanisme pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran.
Di hadapan delegasi internasional, Erwan memaparkan bahwa saat ini, Kementerian PANRB telah menerapkan double-track reformasi birokrasi. Track pertama fokus pada mengatasi tantangan hulu, seperti meningkatkan tata kelola internal pemerintahan institusi. Sedangkan reformasi birokrasi tematik sebagai track kedua fokus pada penyelesaian permasalahan hilir di masyarakat, selaras dengan prioritas pembangunan nasional yang diarahkan oleh Presiden.
Pada bidang manajemen kinerja, Kementerian PANRB menginisiasi perubahan paradigma dari input-oriented (berfokus pada seberapa besar anggaran yang telah disalurkan, dialokasikan, dan dibelanjakan) menjadi berorientasi pada hasil (mengukur dampak nyata dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat). Hal ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memastikan penggunaan anggaran lebih efisien.
Kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang selama ini diterapkan juga telah mendorong alokasi anggaran untuk pembangunan prioritas, memastikan bahwa program pemerintah memiliki hasil yang terukur, dan mendorong efisiensi anggaran. Ke depan, Kementerian PANRB akan menguatkan SAKIP melalui kebijakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKP).
“SAKP akan menekankan penyelarasan kinerja antar lembaga, integrasi melalui tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, dan optimalisasi pencapaian tujuan nasional melalui efisiensi anggaran. Kebijakan SAKP juga akan mendukung visi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Di bawah SAKP, masing-masing kementerian dan lembaga wajib menetapkan indikator kinerja strategis yang berkontribusi langsung pada prioritas nasional,” tutur Erwan.
Indonesia juga memperkuat reformasi birokrasi lewat transformasi digital. Saat ini Indonesia telah memiliki Government Technology yaitu INA Digital yang bertugas memastikan kelancaran integrasi ekosistem digital pemerintah. Setelah ini Indonesia akan terus memperkuat infrastruktur publik digital, termasuk digital id, platform pertukaran data, dan pembayaran digital.
2024 AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference merupakan kerja sama antara Kementerian PANRB, Asian Association for Public Administration (AAPA), Eastern Regional Organization for Public Administration (EROPA), Asian Group of Public Administration (AGPA), Indonesian Association for Public Administration (IAPA), National Institute of Public Administration (NIPA), dan UGM. Acara yang digelar hingga 7 November 2024 ini mengangkat tema "Towards World Class Bureaucracy".
Konferensi bersama ini dirancang sebagai platform kolaboratif untuk mendorong solusi berkelanjutan pembangunan, khususnya bagi negara-negara berkembang. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan output yang berkontribusi pada evolusi perspektif administrasi publik dan memberikan alternatif solusi untuk pembangunan berkelanjutan. (rum/HUMAS MENPANRB)
