Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Peresmian MPP Kota Cilegon, di Cilegon, Banten, Kamis (22/12).
CILEGON – Sebagai wujud dari reformasi pelayanan publik, serta perpanjangan tangan pemerintah di daerah, pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) terus digencarkan. Tak terkecuali Kota Cilegon, kehadiran MPP diharapkan dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi di kota Industri tersebut.
"Kehadiran Mal Pelayanan Publik diharapkan dapat mendongkrak kemudahan perizinan dan akses informasi yang terpadu sehingga dapat mendukung peningkatan investasi serta pertumbuhan ekonomi,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa saat membacakan sambutan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam acara Peresmian MPP Kota Cilegon, di Cilegon, Banten, Kamis (22/12).
Peningkatan investasi ini juga didukung dengan pertumbuhan UMKM. Salah satunya, dengan dibentuknya berbagai inovasi pelayanan yang ke depan dapat mendorong peluang usaha dan lapangan kerja bagi masyarakat.
"Peningkatan investasi akan mendukung percepatan proses pembangunan dan petumbuhan ekonomi yang secara otomatis akan dapat memberikan multiplier-effect bagi kemajuan di berbagai aspek mendasar seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan,” tutur Diah.
Sebelumnya, MPP Kota Cilegon telah diresmikan secara serentak bersama 26 MPP lainnya, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin, pada 5 Desember 2022 lalu. Untuk diketahui, saat ini jumlah MPP yang telah diresmikan berjumlah 103 MPP, dan MPP Kota Cilegon merupakan MPP ke-81 secara nasional, dan ke-4 di Provinsi Banten.
Apresiasi juga disampaikan Diah atas upaya dan komitmen Pemerintah Kota Cilegon dalam mewujudkan pelayanan yang terpusat, dan terintegrasi dalam satu tempat. "Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wali Kota beserta segenap jajaran yang telah berkomitmen dan bekerja keras dalam penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Cilegon ini," tuturnya.
Lebih lanjut Diah menjelaskan, transformasi dan digitalisasi MPP dilakukan sejalan dengan visi Presiden tentang digital melayani yang diwujudkan dalam bentuk konkret. Diah meyakini, tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan transformasi dan digitalisasi MPP dapat terkendali dengan collaborative governance.
"Meskipun terdapat tantangan dalam mewujudkan hal tersebut, namun dengan collaborative governance, Digitalisasi MPP di seluruh Indonesia dapat kita wujudkan bersama,” ungkapnya.
Disampaikan, salah satu contoh keberhasilan transformasi digital pada Korea Selatan. Hal itu telah terbukti saat Korea Selatan memperoleh Indeks e-Government tahun 2022, sebagai peringkat pertama se-Asia dan peringkat ketiga di dunia. Diah berharap, Indonesia juga dapat mengadopsi prinsip-prinsip transformasi digital yang sudah berhasil di negara-negara tersebut. pungkasnya. (fik/HUMAS MENPANRB)
Instansi yang tergabung dalam MPP Kota Cilegon
- Kejaksaan Negeri Kota Cilegon
- Polres Kota Cilegon
- Bappeda Provinsi Banten
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten
- Kementerian Agama Kota Cilegon
- Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cilegon
- Kantor Pertanahan Kota Cilegon
- Badan Narkotika Nasional
- BPJS Kesehatan
- BPJS Ketenagakerjaan
- Balai Besar BPOM Serang
- PT Pos Indonesia
- Bank BJB
- Bank BNI
- Bank BRI
- PDAM Cilegon Mandiri
- BPKPAD Kota Cilegon
- Disdukcapil Kota Cilegon
- DPMPTSP Kota Cilegon
- DPK Kota Cilegon
- Disnaker Kota Cilegon
