Menteri PANRB Rini Widyantini pada acara 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific, di Jakarta, Selasa (23/09/2025).
JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengatakan bahwa reformasi birokrasi yang tengah dijalankan memainkan peran penting dalam hal upaya pemberantasan korupsi. Melalui implementasi reformasi birokrasi yang komprehensif, upaya membangun aparatur negara yang profesional, akuntabel, dan berbasis meritokrasi, yang diperkuat oleh rekrutmen pegawai negeri sipil melalui Tes Berbantuan Komputer (CAT) dan kebijakan sistem meritokrasi dapat segera terwujud.
“Bagi Indonesia, memperkuat integritas publik dan memberantas korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan pilar fundamental agenda reformasi nasional kita,” ujarnya dalam acara 12th Regional Conference of The Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific, di Jakarta, Selasa (23/09/2025).
Dalam kegiatan yang diselenggarakan OECD bersama KPK, Menteri Rini mengatakan bahwa selama dua dekade terakhir, integritas telah menjadi landasan transformasi tata kelola pemerintahan. Hal tersebut penting dilakukan guna meraih dan mempertahankan kepercayaan msayarakat. Melalui konferensi yang mengusung tema "Integritas sebagai Katalisator Pembangunan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi," sangat selaras dengan keyakinan Indonesia bahwa integritas merupakan fondasi bagi pembangunan yang bermakna dan kemajuan yang inklusif.
Dijelaskan upaya penguatan intrgritas telah dilakukan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja untuk memastikan setiap rupiah dana publik secara efektif melayani masyarakat. Upaya menutup ruang korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik juga dilakukan pemerintah melalui tata kelola digital melalui platform INA DIGITAL.
Upaya menumbuhkan budaya integritas di seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan Lembaga publik juga dilakukan melalui kebijakan Zona Integritas, pengelolaan konflik kepentingan, dan pelaporan deklarasi aset. Reformasi harus dijalankan secara kolaboratif dengan lembaga antikorupsi, seperti KPK, Ombudsman RI, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta organisasi masyarakat sipil dan mitra internasional.
“Kolaborasi regional dan internasional sebagaimana diwujudkan dalam forum ini sangatlah penting. Dengan berbagi pengalaman, menyelaraskan standar, dan membangun jaringan kepercayaan, kita dapat mempercepat upaya kolektif untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan masyarakat yang tangguh,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa integritas bukan semata-mata tentang mencegah kesalahan. Integritas adalah tentang menumbuhkan harapan, membangun kepercayaan, dan menciptakan peluang bagi Indonesia, bagi kawasan Asia Pasifik, dan bagi dunia. Pihaknya akan terus berbagi pengalaman, belajar dari pihak lain, dan menjunjung tinggi integritas sebagai landasan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyampaikan bahwa integritas bukan sekedar perihal kejujuran, namun juga bagaimana keselarasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Integritas juga penting dalam kemajuan masyarakat dan membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan.
“KPK memiliki peran penting dalam integritas, tidak hanya dari penegakan hukum semata, tapi edukasi pencegahan korupsi. KPK bekerja menanamkan budaya anti korupsi dari dini,” katanya.
Lebih lanjut dikatakan integritas merupakan komitmen berkelanjutan bersama, serta menjadi kompas atau penunjuk arah dalam menjalankan tugas. Diharapkan konferensi internasional ini dapat menjadi titik balik bersama, serta menjadi sarana berbagi pengalaman untuk menghasilkan kebijakan yang baik untuk masa depan.
Sementara itu Head of Anti-Corruption and Integrity in Government Division OECD, Ms. Nejla Saula mengatakan bahwa teknologi informasi ataupun penggunaan kecerdasan buatan penting dilakukan dalam mendukung penguatan anti korupsi. Banyak negara maju yang minim kasus korupsi telah menggunakan teknologi, seperti pengadaan barang jasa.
“OECD berkomitmen memajukan anti korupsi dan integritas publik. Konferensi ini menjadi contoh OECD ingin melakukan sesuatu kepada para anggota agar bisa bekerjasama dan berbagi pengalaman,”. (byu/HUMAS MENPANRB)
