Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas saat memberi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Selasa (23/04).
PONTIANAK – Kalimantan Barat berpotensi menjadi daerah maju karena berbagai kekayaan yang dimiliki seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dan lain-lain. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mengidentifikasi isu strategis agar tata Kelola pemerintahan Kalimantan Barat berdampak nyata bagi masyarakat.
Pemprov Kalimantan Barat harus bisa menentukan skala prioritas yang dianggap paling berdampak bagi masyarakatnya. Implementasi reformasi birokrasi tematik dalam hal penanganan kemiskinan misalnya, menjadi salah satu isu krusial di Kalimantan Barat.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas menjelaskan, dalam hal implementasi reformasi birokrasi tematik khususnya stunting dan pengetasan kemiskinan perlu didorong melalui crosscutting lintas sektor. “Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus memilih skala prioritas. Salah satu yang perlu mendapat prioritas adalah mendorong birokrasi berdampak sehingga kesibukan birokrasi kedepan lebih berdampak untuk rakyat,” jelas Menteri Anas saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, di Pontianak, Selasa (23/04).
Sementara dari sisi peningkatan sumber daya manusia, Provinsi Kalimantan Barat mengusulkan 1.579 formasi aparatur sipil negara (ASN) untuk pengadaan tahun 2024. Keseluruhan usulan terebut telah disetujui, yang terdiri dari 60 calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan 1.519 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Anas berpesan agar ASN yang telah dan akan mengabdi di Kalimantan Barat mampu mengubah wajah birokrasi. Birokrasi diharapkan tidak lagi diartikan sebagai tumpukan kertas, tetapi harus mampu memperbaiki kualitas hidup masyarakat.
Arah kebijakan reformasi birokrasi kedepan adalah birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional. Untuk itu, diperlukan digital structure, digital competence, dan digital culture agar selaras dengan tekad transformasi digital di pemerintahan.
ASN selayaknya mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi, termasuk untuk diterapkan pada pelayanan. “Dalam hal transformasi digital, akselerasi transformasi digital dan profesionalitas ASN juga perlu didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima,” ungkap Menteri Anas.
Terlebih Provinsi Kalimantan Barat mendapat perhatian dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025-2045. Beberapa sektor di provinsi berjuluk Seribu Sungai ini akan menjadi fokus pembangunan nasional.
Beberapa sektor itu diantaranya adalah penataan Destinasi Pariwisata Prioritas Sambas-Singkawang, peningkatan akses pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan dengan peningkatan dokter spesialis dan tenaga kesehatan, peningkatan akses, kualitas pendidikan, dan infrastruktur yang menjadi hambatan pertumbuhan ekonomi.
Beragam potensi dimiliki Kalimantan Barat seperti pertambangan, pertanian, perikanan, perkembunan, peternakan, pariwisata, insdustri dan kehutanan. “Potensi ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendukung pembangunan daerah,” ungkap Anas.
Salah satu strategi mempercepat kemajuan daerah adalah memperbaiki kualitas pelayanan publliknya, termasuk percepatan izin usaha agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat. Kementerian PANRB terus mendorong pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai pusat pelayanan.
Di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 6 MPP (43%) dari 14 kabupaten dan kota yang ada. “Pembangunan MPP harus mengutamakan fungsi, bukan megahnya gedung. Bangunan tidak harus megah namun yang terpenting fungsinya harus optima,” ujar Anas.
Pelayanan saat ini harus berprinsip citizen centric yang menegaskan bahwa negara bagi rakyat dengan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan murah. Dibantu BUMN Peruri, pemerintah tengah mengembangkan Portal Nasional Pelayanan Publik. Nantinya berbagai layanan bisa diakses melalui portal tersebut secara digital.
Untuk mempercepat implementasi layanan digital terpadu maka perlu disepakati pengembangan identitas digital sebagai solusi jalan tengah. Selain itu, Anas meminta agar Provinsi Kalimantan Barat menyatukan seluruh aplikasi pelayanan publik kabupaten dan kota di wilayahnya. “Provinsi segera menginteroperabilitaskan aplikasi-aplikasi yang ada sehingga masyarakat tinggal masuk ke satu portal,” pungkas Anas. (don/HUMAS MENPANRB)
