Mensesneg Pratikno mendengarkan aspirasi perwakilan tenaga honorer K2, Kamis (11/02)
JAKARTA - Perwakilan tenaga honorer kategori 2 (THK2) yang melakukan demo di depan Istana Negara, akhirnya bersedia diterima oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di kantornya, Kamis, (11/02), setelah kemaren menolaknya.
Sebanyak 10 perwakilan THK2 menyampaikan aspirasinya, untuk diangkat menjadi CPNS, tidak peduli ada atau tidak ada aturan maupun anggaran. Perwakilan THK2 juga tetap ingin bertemu dengan Presiden Joko Widodo, dan tetap akan bertahan sebelum diterima oleh Presiden. Sementara Mensesneg mendengarkan dan mencatat aspirasi THK2.
Kesepuluh orang itu mewakili para pengunjuk rasa yang sejak kemarin beraksi di depan Istana Negara. Tetapi hari ini jumlahnya sudah berkurang, dari sekitar 15 ribu menjadi sekitar sepuluh ribu orang. Dalam aksinya, mereka berjanji, aksi unjuk rasa bakal berlangsung tertib karena tenaga honorer adalah kaum intelektual dan pendidik sehingga tidak akan berbuat anarki.
"Kita ini kaum intelektual. Banyak yang sarjana S1, sebagian S2, dan ada juga yang dokter. Karena itu kita tidak akan rusuh," kata seorang perwakilan tenaga honorer eks K2 dari Jawa Timur, yang berorasi dari atas mobil komando di depan Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis 11 Februari 2016.
Dia menyatakan para tenaga honorer bakal menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang santun dan sopan. Menurutnya, massa tidak akan terprovokasi, sehingga aparat keamanan pun tidak perlu melakukan penjagaan berlebihan.
Sejak demo kemaren, aparat keamanan menutup sebagian ruas Jalan Medan Merdeka Barat. Lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Utara menjadi tersendat. Kepolisian Polda Metro Jaya menyiapkan sekitar 9 ribu personel untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Sesuai ketentuan peraturan daerah aksi unjuk rasa ini harus berakhir pada pukul 18.00.
Unjuk rasa tenaga honorer eks K2 direncanakan berlangsung 10 - 12 Februari 2016. Unjuk rasa, pada Rabu 11 Februari kemarin berlangsung tertib. Massa membubarkan diri pada pukul 17.00 WIB.
Dalam orasi Para tenaga honorer eks K2 juga mengecam pemberitaan di sejumlah media massa nasional. Mereka menyatakan media massa salah mengartikan tuntutan mereka. "Apa itu media massa, kami tidak percaya. Tuntutan kami jelas, jangan salah ditulis," kata seorang perwakilan tenaga honorer eks K2 dari Sumatera saat berorasi.
Dia mengatakan media massa menulis, tuntutan para tenaga honorer eks K2. Media massa menulis tenaga honorer ingin diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dengan seleksi. Padahal tuntutan sebenarnya tenaga honorer eks K2 ialah diangkat tanpa tes atau seleksi apapun. "Itu sudah hak kami," ujarnya.
Karena itu mereka meminta media massa yang salah menulis segera meralat dan mempertanggungjawabkan isi berita. (vd/HUMAS MENPANRB)
