Pin It

 20160920_E-govt_2.jpeg

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tatalaksana Rini Widyantini membuka Kick off Meeting Electronic Government Coorperation Centre (EGCC) atau Pusat Kerja Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kementerian PANRB, Selasa (20/09).

 

JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terus konsisten dalam percepatan penerapan sistem e-Government. Setelah menggelar E-Govt Summit, kini diseleggarakan Kick Off Meeting yang merupakan salah satu bentuk kerjasama antara Kementerian PANRB dengan Ministry of Interior (MoI) Korea Selatan dan National Information Society Agency (NIA).

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyauntini mengatakan Kick Off Meeting merupakan langkah awal dalam pelaksanaan e-Government Collaboration Consulting Project, dengan tujuan mendukung pelaksanaan penyelenggaraan e-Government dalam lingkup nasional.

"Dalam acara ini kami mengundang 25 Kementerian dan Lembaga yang terkait dalam pengembangan kebijakan e-gov di lingkungannya masing masing," ujarnya dalam acara Kick Off Meeting Electronic Government Coorperation Centre (e-GCC), di Kantor Kementerian PANRB, Selasa (20/09).

Ia menilai bahwa acara Kick Off Meeting sangat penting serta bermanfaat, terutama untuk mendukung agenda pemerintahan Republik Indonesia serta mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanatkan.

"Nantinya para peserta rapat akan diperkenalkan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman, pengetahuan, dan juga akan dilakukan analisis singkat mengenai penyelenggaraan e-Government di Korea," katanya.

Ia menuturkan agenda dalam kegiatan tersebut mencakup tatanan kebijakan, administrasi pemerintahan, bisnis proses dan juga information sharing system penyelenggaraan e-Government.

Rini menambahkan, sharing knowledge tersebut sangat penting  terutama bagi kedua negara, karena dapat berbagi pengalaman pembangunan dan mendiskusikan langkah-langkah untuk meningkatkan kerjasama praktis dalam bidang e-Government dan reformasi birokrasi.

Ia pun berharap agar seluruh peserta dapat mengambil ilmu serta wawasan terkait inovasi tata kelola pemerintahan yang lebih baik kedepan, serta dapat mengembangkan kebijakan dan implementasi e-Government di Indonesia. (byu/HUMAS MENPANRB