Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini saat memberikan sambutan dalam Kick-off Meeting Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Tahun 2022 yang digelar secara virtual, pada Senin (25/04).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi di setiap instansi, tak terkecuali bagi instansinya sendiri. Keinginan untuk menjadi instansi yang lebih agile, akuntabel, dan kapabel di setiap area perubahan, menjadikan Kementerian PANRB terus mendorong terjadinya transformasi di berbagai lini.
“Kita ingin agar Kementerian PANRB benar-benar bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan menjadi kementerian yang terdepan dalam melakukan transformasi birokrasi dan tata kelolanya,” ujar Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini dalam Kick-off Meeting Tim Reformasi Birokrasi Kementerian PANRB Tahun 2022 yang digelar secara virtual, pada Senin (25/04).
Transformasi tersebut tak hanya dilakukan terhadap tata kelola dan birokrasi yang ada, namun juga menjurus kepada talenta yang ada didalamnya. Hal tersebut tentu harus didukung oleh program kerja yang lebih terencana dan terobosan yang dapat diimplementasikan.
Rini menyampaikan beberapa hal yang menjadi perhatian dalam melakukan penguatan reformasi birokrasi di instansi ini. Salah satunya dengan mendorong Tim RB untuk fokus melakukan transformasi digital dengan lebih luas di Kementerian PANRB. Tak hanya itu, dengan adanya Tim RB di lingkungan Kementerian PANRB, Rini juga berharap agar dapat mewujudkan talenta yang lebih baik dan bisa masuk ke Manajemen Talenta.
Selain itu, membangun proses bisnis yang menerapkan kolaborasi dalam pelaksanaan tugas maupun program kerja, juga menjadi perhatian bagi Tim RB yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri PANRB No. 89/2022 ini. Terlebih dengan adanya perubahan struktur organisasi yang dilakukan oleh Kementerian PANRB beberapa waktu lalu.
“Yang terpenting bagaimana kita membuat perbaikan dalam mekanisme bekerja. Terutama bagaimana kita membangun proses bisnis yang ada di Kementerian PANRB menjadi lebih baik,” imbuh Ketua Tim Pelaksana RB Kementerian PANRB tersebut.
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian PANRB Ronald Andrea Annas. Menurutnya, pelaksanaan reformasi birokrasi harus sejalan dengan perbaikan kinerja yang dilakukan.
Untuk menjalankan RB, dikatakan Ronald, perlu dilakukan scanning menggunakan analisa SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats), baik di internal maupun di eksternal Kementerian PANRB. Setiap unit kerja harus mengevaluasi setiap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
Untuk diketahui, indeks RB Kementerian PANRB di tahun 2021 adalah 85,74 atau mendapat kategori Sangat Baik. Meski demikian, Ronald mengimbau agar tidak cepat berpuas diri. “Kita harus menambah kekuatan dan mengurangi kelemahan. Ini bagian dari RB, memperbaiki internal kita,” katanya.
Sementara untuk kesempatan dan ancaman, nantinya dapat dituangkan ke dalam rencana strategi menghadapi tantangan kedepan. Rencana strategi yang disusun pun harus dapat menjawab roadmap RB secara nasional.
Reformasi birokrasi di Kementerian PANRB dilakukan tak hanya sebatas keharusan, terutama karena jati diri instansi sebagai koordinator pelaksanaan RB di Indonesia. Dibutuhkan kesadaran untuk melakukan perbaikan dalam melakukan proses bisnisnya. “Kita melakukan reformasi birokrasi ini untuk memperbaiki ‘dapur’ kita. Sehingga ada before-after yang dapat dirasakan perbedaannya,” pungkasnya. (nan/HUMAS MENPANRB)
