JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan salah satu dari delapan daerah Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) tahun 2020, akan mereplikasi tiga inovasi pelayanan publik. Tiga inovasi yang direplikasi dianggap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.
Rencana replikasi itu diungkapkan pada acara Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (FRIPP) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rabu (04/11).
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan, forum tersebut merupakan salah satu cara dalam menumbuhkan inovasi. “Salah satu strategi yang kami lakukan dalam pengembangan inovasi adalah penyelenggaraan Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik baik di level regional, nasional, maupun internasional, serta per bidang,” ujarnya dalam Forum Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Provinsi Jawa Tengah secara virtual.
Tiga inovasi yang direncanakan akan direplikasi tersebut, yakni inovasi Sarana Informasi dan Pelayanan Terpadu (simPADU-PMI) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur, inovasi Program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera Penanggulangan Feminisasi Kemiskinan (Jalin Matra PFK) dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, serta inovasi Menggapai Mimpi Sahabat Rimba dari Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Yogyakarta. Dijelaskan, replikasi inovasi pelayanan publik didefinisikan sebagai proses keputusan untuk melakukan transfer pengetahuan dalam implementasi gagasan atau ide baru dari praktik baik inovasi pelayanan publik, baik sebagian maupun secara keseluruhan.
Selain Provinsi Jawa Tengah, terdapat tujuh provinsi lainnya yang juga ditetapkan sebagai percontohan Hub JIPP, yakni Sumatra Selatan, Sumatra Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Gorontalo. Penetapan delapan provinsi tersebut, melalui Keputusan Menteri PANRB No. 94/2020 tentang Percontohan Hub Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) Pada Pemerintah Daerah Tahun 2020.
Percontohan JIPP tersebut memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan pembinaan inovasi pelayanan publik, mulai dari fase pembentukan atau penciptaan inovasi, pengembangan inovasi, hingga pelembagaan inovasi. Diah juga mendorong agar instansi pemerintah di provinsi, kabupaten, dan kota di Jawa Tengah dapat mereplikasi inovasi yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“Kedepannya, yang perlu kita lakukan bersama adalah mereplikasi inovasi-inovasi yang terbukti mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tutur Guru Besar Universitas Sriwijaya tersebut.
Dalam kegiatan ini, para peserta juga dipandu untuk melakukan penyusunan rencana aksi dalam replikasi inovasi pelayanan publik yang terpilih. Diharapkan, melalui forum tersebut instansi pemerintah dapat mempelajari inovasi-inovasi yang akan direplikasi. “Kami sangat berharap kegiatan ini memberikan manfaat bagi semua daerah, provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia untuk dapat meniru dan mengimplementasikan hal positif yang sudah terbukti manfaatnya,” ungkap Diah.
Dalam kesempatan yang sama, Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Prasetyo Aribowo mengatakan bahwa dengan terpilihnya Provinsi Jawa Tengah sebagai Hub JIPP, memotivasi Jawa Tengah untuk memberikan pelayanan publik lebih baik. “Semua itu tentu semakin memotivasi kami untuk berkinerja dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik, dan tentunya harus naik kelas,” ujarnya.
Dalam upaya membantu pemerintah daerah, menjawab permasalahan secara efektif dan efisien, menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, serta pelayanan publik yang berkualitas. Ia berharap forum tersebut dapat menjadi bagian dari upaya untuk percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Saya berharap forum strategis ini dapat menjadi bagian dari ikhtiar percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik yang tentunya mempertemukan para inovator yang berhasil memboyong penghargaan dari Kementerian PANRB,” jelas Prasetyo. Ia juga berharap inovasi yang direplikasi oleh penyelenggara publik ini, kedepan dapat berdampak konstruktif pada upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien. (fik/HUMAS MENPANRB)
