Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam rapat persiapan pilot project Government Technology (GovTech), di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (19/01).
JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus menggeber progres penyiapan government technology (GovTech) yang dalam beberapa bulan ke depan akan diluncurkan Presiden Jokowi. GovTech adalah tim pengelola digital yang bertugas memandu keterpaduan layanan digital nasional, di mana pelaksananya adalah Perum Peruri.
Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyiapkan sejumlah daerah yang akan menjadi pilot project untuk penyelenggaraan transformasi digital layanan pemerintah, terutama terkait integrasi 9 layanan prioritas di antaranya layanan kesehatan, layanan pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan satu data indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara, hingga SIM online.
Menteri Anas menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo secara spesifik meminta pilot project ini dilakukan sebelum transformasi digital berjalan secara nasional. “Presiden meminta ada beberapa pemerintah daerah untuk dijadikan pilot project yang sistem pelayanannya telah terintegrasi dengan baik sebelum transformasi digital berjalan secara nasional yang nantinya ditandai dengan peluncuran GovTech,” ungkap Menteri Anas di Jakarta, Jumat (19/01).
Kehadiran pilot project ini akan menjadi praktik baik dan dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam menerapkan interoperabilitas layanan dasar. Menteri Anas menambahkan pemerintah daerah yang nantinya ditunjuk sebagai pilot project GovTech akan menjadi contoh dalam pelaksanaan proses bisnis digital yang terintegrasi.
“Kami berharap pilot project ini dapat mencontohkan interoperabilitas dalam pemberian layanan-layanan dasar yang tidak membutuhkan syarat tertentu,” lanjutnya.
Pelaksanaan pilot project akan mengikuti standardisasi kerangka kerja atau framework yang sesuai dengan Arsitektur SPBE. Sehingga ketika GovTech telah berjalan untuk memandu transformasi digital secara nasional, maka proses digitalisasi yang telah berjalan di pilot project dapat langsung mengikuti.
Selain pengintegrasian berbagai layanan, pelaksanaan pilot project tentunya juga harus user-centric. Fitur-fitur yang ada perlu menangkap sesuai kebutuhan masyarakat, serta perlu dapat menampung dan menindaklanjuti atas masukan dan kritik atas penyelenggaraan layanan digital terintegrasi. Hal ini juga untuk mengukur sejauh mana penetrasi transformasi layanan digital kepada masyarakat dapat dilakukan.
“Dengan transformasi digital yang user-centric, maka dapat menangkap suara masyarakat akan layanan digital terintegrasi, dimana BUMN Perum Peruri sebagai pelaksana GovTech melihat kondisi di lapangan dan dapat mematangkan berbagai skemanya agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkap mantan Kepala LKPP ini. (ald/HUMAS MENPANRB)
