JAKARTA – Menikmati secangkir kopi menjadi gaya hidup masyarakat urban sekarang ini. Menjamurnya kedai kopi, salah satu kesempatan untuk mempopulerkan kopi asli Indonesia. Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi kopi tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu.
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur berupaya untuk menciptakan kopi arabika yang berkualitas kelas dunia, dengan membangun Kabinet Arabika. Kabinet ini dibangun di tengah masyarakat Situbondo khususnya kawasan Kayumas agar produk kopi lokal bisa optimal dan dapat mengambil hati masyarakat.
Inovasi yang masuk dalam Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2018 ini, memberikan nilai tambah pada petani kopi khususnya Arabika. “Pilihannya arabika karena pasarnya lebih bagus, dua setengah kali lipat dari kopi robusta,” ujar Gubernur Jawa Timur Soekarwo.
Namun, kopi arabika memerlukan persyaratan budidaya yang relatif rumit mulai pembenihan, on farm, budidaya di kebun hingga penanganan pasca panen dan pengolahan hasilnya. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini mengatakan bahwa banyak ditemui permasalahan dalam budidaya kopi arabika, sehingga perlu pembenahan dari hulu sampai hilir.
Melalui inovasi Kabinet Arabika, program penyuluhan, pendidikan, latihan, pendampingan berkelanjutan, dan bantuan alat/mesin pengolah kopi digalakkan. Program ini mulai dilaksanakan sejak 2011, dan hingga saat ini, sudah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perputaran roda ekonomi yang bergerak cepat.
Mutu kopi lokal Kayumas Situbondo makin bagus dan terjamin. Pasar yang disentuh makin luas, bahkan hingga luar negeri. Bahkan kopi Kayumas Situbondo sering meraih predikat terbaik dalam festival kopi di level nasional bahkan internasional.
Kabinet Arabika membuat para petani mandiri. Pihak Dinas Perkebunan sekedar melakukan monitoring rutin selain tetap memberikan bantuan-bantuan lain yang diperlukan. Namun secara garis besar, para petani sudah mampu mengatasi masalahnya sendiri.
Program ini telah direplikasi di sejumlah daerah antara lain, Bondowoso, Jember, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Tulungagung. (rr/HUMAS MENPANRB)
