Mal Pelayanan Publik Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur.
BELU - Kabupaten Belu tunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan menghadirkan Mal Pelayanan Publik (MPP) di wilayahnya yang akan diresmikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat, Senin (03/10).
MPP yang diberi nama MPP Timor Atambua ini menjadi MPP yang ke-69 di Indonesia dan pertama di Provinsi NTT. Terdapat 217 layanan baik perizinan maupun non-perizinan dari 21 instansi yang dapat diakses oleh masyarakat. Instansi tersebut terdiri dari organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Belu, BUMN/D, serta instansi vertikal lainnya.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengatakan Kabupaten Belu telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) Penyelenggaraan MPP pada tahun 2019. Ia berharap hadirnya MPP dapat ditularkan ke kabupaten lain dan masyarakat dapat memanfaatkannya, sehingga tingkat kepercayaan kepada pemerintah semakin baik dan juga dapat memberikan efek terhadap investasi serta dapat membantu tingkat kemudahan berusaha di Indonesia.
"Saya juga berharap MPP Timor Atambua dapat mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan adanya one stop service area di kabupaten yang dekat dengan perbatasan (Timor Leste)," ujar Diah di Jakarta, Minggu (02/10).
MPP Timor Atambua memiliki fasilitas ramah difabel, ruang bermain anak, ruang laktasi, galeri UMKM, tempat ibadah, dan lainnya. MPP ini juga digunakan untuk mendukung kegiatan kesenian dan kebudayaan, olahraga serta pameran UMKM.
Masyarakat Kabupaten Belu dan sekitarnya kini dapat berkunjung ke MPP ini setiap hari Senin hingga Jumat pukul 08.00-15.00 WITA dengan jam istirahat pada pukul 12.00-13.00 WITA. (kar/HUMAS MENPANRB)
Instansi yang tergabung pada MPP Timor Atambua:
1. Polres Belu
2. Bea Cukai Atambua
3. Kantor Imigrasi Atambua
4. KPP Pratama Atambua
5. Kantor Pertanahan Kabupaten Belu
6. Badan Pengawasan Obat dan Makanan
7. PT TASPEN
8. BPJS Kesehatan
9. BPJS Ketenagakerjaan
10. Mandiri TASPEN
11. Dinas Perhubungan
12. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
13. Dinas Pariwisata
14. Dinas Lingkungan Hidup
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
16. Dinas Kesehatan
17. Badan Pendapatan Daerah
18. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
19. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
21. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
