Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara
JAKARTA – Warga masyarakat Kota Denpasar akan semakin dimanjakan dengan hadirnya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang diharapkan bisa diresmikan di awal Februari mendatang. Peresmian fasilitas pelayanan publik terintegrasi di Ibukota Provinsi Bali itu, diharapkan bisa menjadi kado ulang tahun ke – 230.
Sekda Kota Denpasar AAN Rai Iswara mengatakan, sejak ditunjuk sebagai salah satu pilot project MPP, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan harapan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur tersebut. Koordinasi dengan sejumlah instansi pemerintah vertikal dan BUMN dilakukan.
Iswara mengaku, untuk membangun MPP, Denpasar meningkatkan pelayanan yang ada di Sewaka Dharma dari pelayanan yang hanya intern, menjadi MPP dengan melibatkan instansi vertikal. “Kami berharap masyarat mendapatkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. “Bertepatan dengan HUT Kota Denpasar yang ke 230, awal Februari mendatang, kami akan launching mal pelayanan pubik,” ujarnya di sela-sela Seminar penguatan regulasi MPP dan launching Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2018, di Jakarta, Rabu (17/01).
Lanjut Rai Iswara, sejak tahun 2013 Denpasar telah melakukan pelayanan terpadu satu pintu. Dengan bertambahnya pelayanan dari instansi vertikal, akan lebih memberi kemudahan bagi masyarakat. “Jadi nanti warga yang datang ke gedung Sewaka Dharma bisa memperoleh pelayanan lebih dari satu,” ujarnya
Akan halnya dengan Kota Palembang, yang juga ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan mal pelayanan publik. Sekda Kota Palembang Harobin Mustofa mengatakan bahwa pihaknya tidak mau kalah dengan daerah lain. “Kalau Banyuwangi bisa, mengapa kami tidak,” ujarnya.
Namun demikian, saat ini Ibukota Provinsi Sumatera Selatan itu masih berkonsentrasi menyongsong Asian Games yang akan berlangsung pertengahan tahun ini. Pasalnya, gedung yang akan dipakai untuk MPP, akan diperuntukkan sebagai fasilitas media center ajang internasional tersebut. “Setelah Asia Games selesai, gedung itu akan segera kita gunakan untuk mal pelayanan publik,” ujarnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
