JAKARTA - Anggaran yang diterima pemerintah daerah merupakan harus dipandang sebagai dana rakyat yang harus dikelola untuk membangun segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Jangan sampai anggaran hanya dipandang sebagai warisan yang diberikan kepada setiap Orgabisasi Perangkat Daerah (OPD) semata.
Hal tersebut disampaikan Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan M Yusuf Ateh dalam acara asistensi pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor Kementerian PANRB, Jumat (28/07).
Ateh mengatakan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan harus meningkatkan kualitas perencanaan guna menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur secara objektif oleh berbagai indikator yang digunakan.
Selain itu, SAKIP yang di dalamnya mencakup proses dan perencanaan hingga pelaporan harus diimplementasikan secara baik guna mengawal penggunaan anggaran agar bisa dipertanggung jawabkan hasil dan manfaatnya.
Tidak kalah penting menurutnya, perubahan mindset dalam memperbaiki manajemen kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. "Yang paling utama itu bagaimana mengubah mindset sehingga bisa menghasilkan manfaat, mengubah dari input atau income oriented menjadi outcome oriented," ujarnya.
Lebih lanjut Ateh mengatakan bahwa Kalsel harus dapat mengelola anggaran sesuai dengan prioritas, tidak lagi anggaran digunakan untuk sesuatu hal yang tidak nyambung.
Uang yang dianggarkan harus digunakan untuk membiayai kegiatan yang hasilnya kelihatan dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat. "Jadi jangan ingin membuat Kalsel jadi destinasi wisata tapi rencananya membuat seminar, coaching clinic, itu hanya membuang anggaran yang tidak ada hasilnya juga," katanya memberi contoh.
Dalam kesempatan yang sama Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor meminta setiap pimpinan SKPD dapat merencanakan sasaran strategis yang ingin dicapai. Dengan demikian apa yang selama ini menjadi tugas dan fungsinya dapat diwujudkan dan masyarakat pun dapat merasakan apa yang dilakukan pemerintah.
Gubernur berharap dengan asistensi yang dilakukan kali ini dapat meningkatkan nilai implementasi SAKIP yang sebelumnya mendapat Predikat BB. Pihaknya pun berjanji akan terus memperbaiki hal hal yang dianggap kurang sehingga implementasi dapat segera terwujud. "Kedepannya kami terus berusaha perbaiki yang telah kita capai saat ini pak, semoga predikat yang telah kami raih dapat meningkat ditahun berikutnya," ujarnya. (byu/HUMAS MENPANRB)
