Menteri Asman Abnur (tengah), Menteri BUMN Rini Soemarno, Jaksa Agung HM. Prasetyo , Gubernur Kepri Nurdin Basirun, Kepala Dinas DPMPTSP Gustian Riau
BATAM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dan Jaksa Agung HM Prasetyo mengapresiasi kehadiran Mal Pelayanan Publik Kota Batam. Selain memudahkan masyarakat, MPP juga dinilai bisa menyelesaikan segala kebutuhan investor, sehingga Batam bisa menjadi daya tarik investasi.
"Dengan adanya pelayanan seperti ini menyatukan semua. Persoalan-persoalan investor pun dapat terselesaikan dengan mudah," ujar Rini Soemarno dalam kunjungannya ke MPP Batam, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Asman Abnur, dan Jaksa Agung HM Prasetyo, Rabu (11/04).
Rini menuturkan, pemerintahan di Batam agak sedikit berbeda dengan daerah lainnya, karena letak geografisnya sangat berdekatan dengan Singapura. Meski sempat ada sedikit persoalan antara Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (BP) Batam dengan Pemerintah Kota Batam, kehadiran Mal Pelayanan Publik ini dapat menyatukan kembali semua jenis pelayanan.
Rini berharap tingkat kepercayaan investor yang sempat menurun pun kini mulai meningkat lagi. "Dengan ini, trust dari investor kepada Batam akan kembali lagi. Karena beberapa waktu sempat menurun dengan berbagai persoalan," jelasnya.
Mal Pelayanan Publik Batam menyediakan 416 jenis pelayanan, berupa layanan kepolisian, perbankan, pertanahan, pajak, imigrasi, urusan pernikahan, pelayanan perijinan, serta berbagai pelayanan dasar.
Terobosan pelayanan publik ini pun sudah terintegrasi dan berbasis teknologi yang dapat memangkas waktu. Segala jenis pembayaran di Mal Pelayanan Publik ini juga dilakukan dengan sistem non tunai. "Dengan pembayaran non tunai, pelayanan di sini menjaga transparansi dan lebih jelas. Perbankan BUMN juga mendukung sepenuhnya," tegasnya.
Apresiasi juga datang dari pimpinan tertinggi Korps Adhyaksa, HM. Prasetyo. Ia mengatakan, Mal Pelayanan Publik merupakan bukti nyata keseriusan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik. "Ini langkah yang patut diapresiasi. Kita lihat pemerintah ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik," ujarnya.
Dengan pelayanan yang transparan dan profesional, Prasetyo berharap tidak ada lagi ketimpangan. Sebagai salah satu instansi penegak hukum, jajarannya akan ikut mengawal segala kegiatan di MPP. "Semua bisa dilihat, bisa dilakukan dengan baik. Kita akan kawal dan amankan ini," tegas Prasetyo.
Selain Rini dan Prasetyo, apresiasi juga diberikan oleh warga masyarakat Batam, terbukti dari banyaknya masyarakat yang datang ke Mal Pelayanan Publik. Siti, warga kota Batam mengatakan, kehadiran Mal Pelayanan Publik sangat membantu dirinya dalam mengurus perizinan. "Ini efisien, sangat membantu. Dulu kan saya harus ke dua dinas berbeda untuk urus perizinan tapi sekarang cukup di sini. Apalagi pelayanannya ramah," ujarnya.
Siti pun berharap, dengan adanya Mal Pelayanan Publik ini maka urusan surat-surat dapat lebih mudah serta pelayanan ini dapat semakin baik melayani warga ke depannya. "Saya berharap, kedepan harus ada peningkatan lagi guna melayani masyarakat dengan baik," tambahnya.
Apresiasi juga datang dari Ardie, warga Kota Batam. "Saya sangat mengapresiasi adanya layanan publik satu atap ini karena saya dapat mengurus perizinan dengan cepat,” ungkapnya.
Ardie juga berharap, pemerintah kota Batam harus terus memperbaiki pelayanan publik. Menurutnya, Investasi di Batam tergantung kepada perizinan dan birokrasi. “ini sudah bagus tetapi Pemerintah Kota Batam harus terus mempermudah perizinan. Saya sangat mengapresiasi adanya mal pelayanan publik ini," tambahnya.
Sementara itu Menteri PANRB Asman Abnur menyatakan sejak 2017 pemerintah terus mendorong pengintegrasian perizinan di daerah hingga pusat. Kementerian PANRB menargetkan setidaknya ada 12 Kota yang mendirikan Mal Pelayanan Publik pada tahun ini.
Mantan Wakil Walikota Batam ini juga berharap, peringkat kemudahan berusaha Indonesia juga semakin meningkat dengan adanya MPP ini. Pada tahun 2017, ranking kemudahan berusaha di Indonesia mendapat peringkat 72. "Bapak Presiden, menargetkan rangking EODB kita naik menjadi peringkat 40," imbuhnya. (don/dit/HUMAS MENPANRB)
