Pin It

  Kementerian Pendidikan Nasional mempertahankan prestasinya dan kembali menempati posisi pertama dalam dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pusat Tahun 2008. Dari 72 instansi pemerintah pusat yang dievaluasi, tujuh instansi, termasuk Kemendiknas mendapat predikat “B”, 29 instansi meraih predikat “CC”, 33 instansi predikat “C”; dan 3 instansi mendapatkan predikat “D”.

  Ketujuh instansi pemerintah pusat yang mendapatkan predikat “B” adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum.

  Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan mengatakan, sebagian besar instansi pemerintah pusat masih perlu perhatian dalam pelaksanaan manajemen pemerintah yang berbasis kinerja. “Tingkat akuntabilitas kinerja yang diperoleh belum memuaskan dan masih perlu pembenahan serta perbaikan,” ujar Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dalam acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat di Jakarta, Selasa (23/3).

  Bahkan, untuk Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sendiri, hasil yang diperolehnya masih dalam predikat ”CC”. ”Artinya Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, juga harus melakukan pembenahan dalam implementasi Sistem AKIP-nya,” lanjut Mangindaan.

  Namun diingatkannya, apapun hasil yang diperoleh dari evaluasi akuntabilitas kinerja ini, bukanlah merupakan vonis yang perlu ditakuti, tetapi justru dijadikan pemicu dan pendorong untuk memperbaiki penerapan Sistem AKIP di instansi masing-masing.

  Kepada instansi pemerintah yang berhasil masuk kelompok dengan nilai predikat “B” (baik), Menpan dan RB mengharapkan agar dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya, sehingga prestasi yang dicapai, dapat dijadikan contoh/best practices oleh instansi pemerintah lainnya. “Kalau perlu nanti mereka menjadi guru bagi instansi lain, sehingga tahun depan nilainya semua meningkat,” tambahnya.

  Dalam laporannya, Deputi Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna mengatakan, dari hasil evaluasi LAKIP instansi pemerintah pusat tahun 2009, nilai tertinggi adalah 68,55 atau dengan predikat “B” dan nilai terendah 22,52 atau dengan predikat “D”, sedangkan nilai rata-rata adalah 47,76 atau predikat “C”.

   Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas kinerja instansi terhadap kinerja yang telah dicapai, berdasarkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). (HUMAS MENPAN – RB)

 

KELOMPOK PREDIKAT ”B” (BAIK)

Instansi

Kementerian Pendidikan Nasional

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata

Kementerian Keuangan

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Komisi Pemberantasan Korupsi

Kementerian Pekerjaan Umum

 

KELOMPOK PREDIKAT ”CC” (CUKUP BAIK)

Instansi

Sekretariat Negara     

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Sekretariat Kabinet     

Kementerian Kehutanan

Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan

Kementerian Dalam Negeri

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Lembaga Ketahanan Nasional

Kementerianan PAN dan RB

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Kementerianan Perencanaan Pembangunan Nasional

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Arsip Nasional Republik Indonesia

Kementerian Riset dan Teknologi                   

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Kementerian Perumahan Rakyat

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Kementerian Perindustrian     

Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Kementerian Perdagangan     

Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional

Kementerian Pemuda dan Olahraga               

Badan Koordinasi Penanaman Modal

Kementerian Luar Negeri        

Badan  Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Otorita Batam

Kementerian Kesehatan

  

   KELOMPOK PREDIKAT ”C” (AGAK KURANG)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instansi

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat           

Sekretariat Mahkamah Agung

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

Kementerian Sosial     

Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia

Kementerian Pertanian           

Lembaga Administrasi Negara

Kementerian Pertahanan

Badan Standardisasi Nasional

Kementerian Perhubungan     

Badan Pertanahan Nasional

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Badan Pengawas Obat dan Makanan

Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal          

Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI

Kementerian Lingkungan Hidup          

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah     

Badan Nasional Narkotika

Kementerian Hukum dan HAM

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

Kementerian Badan Usaha Milik Negara         

Badan Kepegawaian Negara

Kementerian Agama

Badan Pusat Statistik

Kejaksaan Agung

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Kepolisian Negara RI

Perpustakaan Nasional

Tentara Nasional Indonesia    

 

KELOMPOK PREDIKAT ”D” (KURANG)

Instansi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

Lembaga Sandi Negara