Kementerian Pendidikan Nasional mempertahankan prestasinya dan kembali menempati posisi pertama dalam dalam evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pusat Tahun 2008. Dari 72 instansi pemerintah pusat yang dievaluasi, tujuh instansi, termasuk Kemendiknas mendapat predikat “B”, 29 instansi meraih predikat “CC”, 33 instansi predikat “C”; dan 3 instansi mendapatkan predikat “D”.
Ketujuh instansi pemerintah pusat yang mendapatkan predikat “B” adalah Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Kementerian Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Pekerjaan Umum.
Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi, E.E. Mangindaan mengatakan, sebagian besar instansi pemerintah pusat masih perlu perhatian dalam pelaksanaan manajemen pemerintah yang berbasis kinerja. “Tingkat akuntabilitas kinerja yang diperoleh belum memuaskan dan masih perlu pembenahan serta perbaikan,” ujar Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi dalam acara penyerahan laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat di Jakarta, Selasa (23/3).
Bahkan, untuk Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi sendiri, hasil yang diperolehnya masih dalam predikat ”CC”. ”Artinya Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, juga harus melakukan pembenahan dalam implementasi Sistem AKIP-nya,” lanjut Mangindaan.
Namun diingatkannya, apapun hasil yang diperoleh dari evaluasi akuntabilitas kinerja ini, bukanlah merupakan vonis yang perlu ditakuti, tetapi justru dijadikan pemicu dan pendorong untuk memperbaiki penerapan Sistem AKIP di instansi masing-masing.
Kepada instansi pemerintah yang berhasil masuk kelompok dengan nilai predikat “B” (baik), Menpan dan RB mengharapkan agar dapat terus mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya, sehingga prestasi yang dicapai, dapat dijadikan contoh/best practices oleh instansi pemerintah lainnya. “Kalau perlu nanti mereka menjadi guru bagi instansi lain, sehingga tahun depan nilainya semua meningkat,” tambahnya.
Dalam laporannya, Deputi Akuntabilitas Aparatur, Herry Yana Sutisna mengatakan, dari hasil evaluasi LAKIP instansi pemerintah pusat tahun 2009, nilai tertinggi adalah 68,55 atau dengan predikat “B” dan nilai terendah 22,52 atau dengan predikat “D”, sedangkan nilai rata-rata adalah 47,76 atau predikat “C”.
Nilai-nilai tersebut merupakan cerminan tingkat akuntabilitas kinerja instansi terhadap kinerja yang telah dicapai, berdasarkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). (HUMAS MENPAN – RB)
KELOMPOK PREDIKAT ”B” (BAIK)
Instansi |
Kementerian Pendidikan Nasional |
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral |
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata |
Kementerian Keuangan |
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan |
Komisi Pemberantasan Korupsi |
Kementerian Pekerjaan Umum |
KELOMPOK PREDIKAT ”CC” (CUKUP BAIK)
Instansi |
Sekretariat Negara |
Kementerian Kelautan dan Perikanan |
Sekretariat Kabinet |
Kementerian Kehutanan |
Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan |
Kementerian Dalam Negeri |
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi |
Lembaga Ketahanan Nasional |
Kementerianan PAN dan RB |
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia |
Kementerianan Perencanaan Pembangunan Nasional |
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional |
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
Arsip Nasional Republik Indonesia |
Kementerian Riset dan Teknologi |
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi |
Kementerian Perumahan Rakyat |
Badan Tenaga Nuklir Nasional |
Kementerian Perindustrian |
Badan Pengawas Tenaga Nuklir |
Kementerian Perdagangan |
Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional |
Kementerian Pemuda dan Olahraga |
Badan Koordinasi Penanaman Modal |
Kementerian Luar Negeri |
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional |
Kementerian Komunikasi dan Informatika |
Otorita Batam |
Kementerian Kesehatan |
KELOMPOK PREDIKAT ”C” (AGAK KURANG) |
Instansi |
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat |
Sekretariat Mahkamah Agung |
Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan |
Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat |
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian |
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum |
Kementerian Sosial |
Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Azasi Manusia |
Kementerian Pertanian |
Lembaga Administrasi Negara |
Kementerian Pertahanan |
Badan Standardisasi Nasional |
Kementerian Perhubungan |
Badan Pertanahan Nasional |
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
Badan Pengawas Obat dan Makanan |
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal |
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI |
Kementerian Lingkungan Hidup |
Badan Nasional Penanggulangan Bencana |
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah |
Badan Nasional Narkotika |
Kementerian Hukum dan HAM |
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika |
Kementerian Badan Usaha Milik Negara |
Badan Kepegawaian Negara |
Kementerian Agama |
Badan Pusat Statistik |
Kejaksaan Agung |
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan |
Kepolisian Negara RI |
Perpustakaan Nasional |
Tentara Nasional Indonesia |
KELOMPOK PREDIKAT ”D” (KURANG)
Instansi |
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat |
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah |
Lembaga Sandi Negara |