YOGYAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyerahkan penghargaan zona integritas kepada 9 unit kerja percontohan untuk kategori wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dan 12 unit kerja untuk kategori Wilayah birokrasi bebas dari korupsi (WBK). Peraih penghargaan kedua kategori didominasi oleh unit kerja di bawah Kementerian Keuangan.
Penyerahan dilakukan oleh Sekertaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Dwi Wahyu Atmaji mewakili Menteri, bersama wakil ketua KPK Zulkarnaen, pada acara Festival Antikorupsi, di Grha Sabdha Pramana, UGM, Yogyakarta, Kamis (11/12).
Dalam Kesempatan tersebut Atmaji menjelaskan, pembangunan zona Integritas ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah dengan menetapkan satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.
Ada sejumlah persyaratan yang telah ditetapkan, diantaranya dianggap sebagai unit yang penting/strategis dalam melakukan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar. “Selain itu memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut,” ujar Sesmen hasil promosi terbuka ini.
Atmaji menambahkan, proses penetapan unit kerja sebagai WBK/WBBM dilakukan berdasarkan penilaian secara berjenjang. Dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) Instansi, dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (TPN) Kementerian PANRB. Penilaian mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor: 52 Tahun 2014, yang meliputi komponen pengungkit (60%) dan komponen hasil (40%).
Sampai dengan Tahun 2014 sudah terdapat 210 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah yang telah melakukan pencanangan zona integritas. Dari jumlah itu baru 26 yang telah menindaklanjuti dengan membangun unit percontohan, sebanyak 89 unit kerja dan yang telah dinyatakan lulus oleh Kementerian PANRB. Adapun yang berpredikat WBBM sebanyak 9 unit kerja dan berpredikt WBK sebanyak 12 unit kerja.(sgt/HUMAS MENPANRB)
Daftar 9 unit kerja instansi pemerintah penerima penghargaan WBBM
1. Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar III Jakarta, (Kementerian Keuangan)
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, (Kementerian Keuangan)
3. Kantor Pengawasam dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kediri, (Kementerian Keuangan)
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang, (Kementerian Keuangan)
5. Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jakarta, (Kementerian Keuangan)
6. Direktorat Dana Perimbangan, Direktorat Jenderal Penimbangan Keuangan (DJPK), (Kementerian Keuangan)
7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh, (Kementerian Keuangan)
8. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Semarang II, (Kementerian Keuangan)
9. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Purwokerto, (Kementerian Keuangan)
Daftar 12 unit kerja instansi pemerintah penerima penghargaan WBK
1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bojonegoro, (Kementerian Keuangan)
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bangko, (Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan)
3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surabaya, (Kementerian Keuangan)
4. Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Kudus, (Kementerian Keuangan)
5. Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPPBC) Purwakarta, (Kementerian Keuangan)
6. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Sukabumi, (Kementerian Kelautan dan Perikanan)\
7. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Kelas II Semarang, (Kementerian Kelautan dan Perikanan)
8. PSMP "Anasena" Magelang, (Kementerian Sosial)
9. Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Karyadi Semarang, (Kementerian Kesehatan)
10.BPS Provinsi Sulawesi Barat
11.Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta.
12.Dinas Perizinan Kota Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta.
