BANDUNG - Seolah tak ingin kalah dengan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sukses menerapkan e-performance based budgeting melalui pembinaan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bertekad untuk melakukan hal yang sama, yaitu memfokuskan pada pencapaian target-target strategis yang telah ditetapkan dengan mengurangi jumlah kegiatan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, dalam Bimbingan Teknis Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Gedung Sate, Bandung (22/08).
Menurutnya, jika Provinsi Yogyakarta bisa meningkatkan kinerja dengan mengurangi item kegiatan untuk menambah biaya modal guna mencapai target strategis yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bisa melakukan hal serupa. "Tahun 2017, meski ada pengurangan anggaran dari pusat, tapi bisa saya pastikan akan ada penambahan belanja modal dari pengurangan item kegiatan untuk mencapai target strategis," ujar Gubernur yang biasa disapa Aher.
Namun demikian, Aher juga menekankan kepada seluruh jajaran OPD di lingkungan Provinsi Jawa Barat, bahwa dengan mengurangi jumlah kegiatan, performance atau hasil yang akan dicapai harus berbanding lurus dengan anggaran yang dikeluarkan. Oleh karena itu dikatakannya perbaikan dan penataan terhadap perencanaan harus terus dilakukan. "Perencanaan yang baik belum tentu bisa dilaksanakan dengan baik, tetapi tidak pernah ada pelaksanaan yang baik tanpa perencanaan yang baik," katanya.
Hal tersebut menurut Aher sangat berkaitan dengan implementasi SAKIP, di mana perencanaan menjadi suatu hal yang sangat penting menuju pencapaian sasaran yang ditetapkan. Selain itu, dalam implementasi money follow program yang kemudian diteruskan menjadi program follow result oleh Kementerian PANRB, diapresiasi oleh Aher, karena hal tersebut bisa menjamin pencapaian-pencapaian atas target-target tersebut. "Saya berterima kasih kepada Kementerian PANRB, khususnya pak Deputi, pak Ateh, atas pelajarannya. Kita harus menyambut sebuah paradigma baru, yang tadinya money follow program, kemudian diteruskan menjadi program follow result," ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, M. Yusuf Ateh, yang memberikan bimbingan teknis tersebut, mengungkapkan bahwa program follow result adalah bagian penting dalam sistem perencanaan yang bisa memastikan berjalannya anggaran berbasis pada kinerja.
Ateh juga mengatakan bahwa dengan adanya integrasi antara sistem perencanaan dengan sistem penganggaran, maka bisa dipastikan sasaran-sasaran yang menjadi prioritas bisa tercapai. Namun demikian, Ateh menekanan permasalahan mindset yang selama ini dihadapi harus diubah. Apabila bicara mengenai e-performance based budgeting, maka mindset harus mengikuti perkembangan bukan hanya mengubah intensitasnya, tetapi juga menjaga konten dalam sistem yang berjalan tersebut. (ris/HUMAS MENPANRB)
