Menteri PANRB Rini Widyantini (tengah) dalam rapat dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan bahwa berbagai Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah harus memberikan dampak luas, nyata, dan berkelanjutan bagi masyarakat. Menindaklanjuti amanat ini, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) bersama Kementerian Sekretariat Negara mengulas langkah strategis pembangunan arsitektur kebijakan yang terintegrasi dalam mendukung kesuksesan program prioritas nasional.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyampaikan kesuksesan dan keberlanjutan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden memerlukan pendekatan collaborative dan network governance untuk memastikan seluruh elemen pemerintahan bergerak dalam satu arah, saling terhubung, dan tidak berjalan sendiri-sendiri. Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang terpadu dan berorientasi pada hasil bersama (shared outcome).
“Kementerian PANRB dan Kementerian Sekretariat Negara sebagai aktor dalam Strategic Diamond ingin memastikan adanya sinkronisasi kebijakan dalam pelaksanaan PHTC Presiden, sehingga keputusan bisa diambil lebih cepat, kolaborasi lebih kuat, dan program pembangunan terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ujar Menteri Rini usai rapat dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro, di Jakarta, Jumat (27/3/2026).
Menteri Rini menilai keberhasilan program prioritas Presiden tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakannya, tetapi juga oleh bagaimana sistem pemerintahan bekerja secara terintegrasi. Mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian pelaksanaan, hingga koordinasi lintas instansi.
Dengan pendekatan network governance, setiap instansi menjadi bagian dari jejaring yang saling menguatkan, dimana hasil pembangunan bukan lagi tanggung jawab satu pihak, tetapi tanggung jawab kolektif seluruh unsur pemerintah.
“Berbagai program prioritas nasional seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan hanya bisa berhasil bila dijalankan secara kolaboratif antar-kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah,” jelas Menteri Rini.
Menteri Rini pun teringat dengan pesan Presiden yang menegaskan bahwa reformasi birokrasi harus menghasilkan birokrasi yang responsif dan melayani rakyat. Birokrasi dituntut untuk cepat menyesuaikan diri, tanggap terhadap perubahan, dan tidak lagi mempersulit urusan masyarakat. Untuk mewujudkan ini perlu dukungan sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara (ASN) yang profesional yang berintegritas dan siap menjadi motor perubahan.
“Sinkronisasi kebijakan terkait pengelolaan SDM ASN pun menjadi hal krusial yang kami cermati bersama untuk memastikan SDM yang mendukung kesuksesan program prioritas pembangunan bisa dikelola dengan baik,” pungkas Rini. (HUMAS MENPANRB)
