Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Otok Kuswandaru dalam kegiatan Sharing Knowledge dan Studi Tiru Praktik Baik Penyelenggaraan MPP dan MPP Digital, di MPP Kabupaten Gianyar, Kamis (2/4/2026).
GIANYAR – Pemerintah terus mendorong percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) dan penguatan MPP Digital. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan publik yang lebih terintegrasi, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“MPP merupakan pendekatan transformasional yang tidak hanya menyatukan layanan, tetapi juga menyederhanakan proses dan menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih responsif,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Otok Kuswandaru dalam kegiatan Sharing Knowledge dan Studi Tiru Praktik Baik Penyelenggaraan MPP dan MPP Digital, di MPP Kabupaten Gianyar, Kamis (2/4/2026).
Menurutnya, MPP tidak sekadar menggabungkan berbagai layanan dalam satu lokasi. MPP juga mencerminkan perubahan paradigma birokrasi menuju pelayanan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Hingga saat ini, sebanyak 305 MPP telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Kehadirannya memberikan kemudahan akses layanan dalam satu tempat serta kepastian waktu dan biaya.
Meski demikian, Otok mengimbau instansi pemerintah terutama penyelenggara pelayanan publik tidak menutup mata dengan kritik maupun aspirasi dari masyarakat. “Suara masyarakat adalah harta karun yang berharga bagi instansi pemerintah jika kita ingin memuaskan masyarakat,” imbuhnya.
Dengan begitu masyarakat akan mendapatkan pengalaman layanan yang lebih nyaman dan inklusif. Hal ini menjadi nilai tambah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.
Sejalan dengan itu, penguatan MPP Digital menjadi bagian penting dalam pelayanan publik modern. Melalui sistem ini, masyarakat dapat mengakses layanan secara daring tanpa terbatas ruang dan waktu.
“Dengan demikian MPP tidak hanya hadir sebagai tempat, tapi juga sebagai sistem layanan yang terintegrasi. Sehingga diperlukan pula penguatan MPP digital sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pelayanan publik modern,” jelasnya.
Dikatakan Otok, keberhasilan penyelenggaraan MPP ditentukan oleh beberapa faktor, yakni komitmen pimpinan daerah, sinergi antarinstansi, dan kesiapan kelembagaan maupun sumber daya. Inovasi juga dirasa penting untuk mempermudah akses layanan untuk memastikan pelayanan publik berkembang sesuai kebutuhan.
Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar I Gusti Bagus Adi Widya Utama menyatakan komitmennya dalam setiap proses digitalisasi yang dilakukan jajarannya. Ia menjabarkan bahwa setiap aplikasi yang dimiliki oleh instansi pemerintah Kabupaten Gianyar adalah hasil buatan sendiri.
“Kami mengembangkan aplikasi secara mandiri agar tidak bergantung pada pihak lain, terutama dalam hal integrasi data. Hal ini kami lakukan agar pelayanan publik dapat diberikan secara optimal, dengan terus memperhatikan dan menindaklanjuti aduan masyarakat di Gianyar,” pungkasnya.
Dengan langkah tersebut, pelayanan publik diharapkan semakin mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, layanan juga diharapkan lebih cepat, transparan, dan berdampak nyata. (nan/HUMAS MENPANRB)
