Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto dalam acara Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama se-Provinsi Kalimantan Timur, secara daring, Senin (05/06).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menguatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk pengentasan kemiskinan. Peran reformasi birokrasi dalam pengentasan kemiskinan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi, salah satunya adalah implementasi identitas digital atau Digital ID.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan Digital ID berperan sentral dalam memastikan pemberian bantuan sosial berbasis data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Digital ID juga turut serta dalam pemutakhiran data melalui registrasi sosial dan ekonomi atau regsosek.
“Basis Digital ID menjadikan penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan lebih berdampak, tidak fokus di hulu. Hal ini tentunya menghindari adanya duplikasi atau tumpang tindih pemberian bantuan,” jelas Erwan dalam acara Pengembangan Kompetensi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama se-Provinsi Kalimantan Timur, secara daring, Senin (05/06).
Era digital ini pun membawa pemerintah kepada konsep governance 5.0 yang mengubah paradigma dari “pemerintah mengatur masyarakat” menjadi “pemerintah bekerja bersama masyarakat”.
Dalam proses transformasi digital, pemerintah mengambil pelajaran dari berbagai negara, antara lain Inggris dan Estonia. Kementerian PANRB telah menandatangani Letter of Intent dengan Tony Blair Institute of Global Change (TBI), yaitu untuk kolaborasi transformasi pelayanan publik berbasis digital di Indonesia.
Keunggulan transformasi digital di Inggris adalah terintegrasi layanan digital, serta sederhana, yakni sebelumnya memiliki 100 cara mengakses layanan digital, kini menjadi single sign-on. Sementara dari Estonia, pemerintah Indonesia belajar cara peningkatan kapabilitas SDM digital dan penyediaan infrastruktur teknologi secara masif. Digital ID Estonia, merupakan salah satu identitas digital termaju di dunia. Keamanan data pribadi dilindungi menggunakan chip digital.
Erwan menerangkan, Digital ID yang sedang dikembangkan di Indonesia memberikan beberapa manfaat dalam program pengentasan kemiskinan. Manfaat tersebut adalah integrasi data administrasi kependudukan dengan layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.
Manfaat lainnya adalah penggunaan anggaran menjadi lebih tepat sasaran dan lebih berdampak. “Hal ini tentunya menghindari adanya duplikasi atau tumpang tindih pemberian bantuan,” ungkap Erwan.
Dengan transformasi digital, monitoring proses pengentasan kemiskinan bisa dilakukan secara real-time. Digitalisasi pemerintahan dan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus dalam reformasi birokrasi tematik yang digencarkan Kementerian PANRB. Reformasi birokrasi tematik digaungkan agar pemerintah lebih fokus menangani permasalahan krusial.
Dalam kegiatan yang sama, Sekda Povinsi Kalimantan Timur Sri Wahyuni menjelaskan reformasi birokrasi pengentasan kemiskinan dipilih sebagai salah satu fokus untuk di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur. Pasalnya angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur masih di bawah angka nasional. Meskipun Provinsi Kaltim kontribusi regional ekonominya 52 persen, namun pada tahun 2021-2022 data menunjukkan kemiskinan di kota dan pedesaan meningkat. Misalnya saja hingga September 2022 angka kemiskinan meningkat 6,44 persen di Provinsi Kalimantan Timur.
"Ini menjadi atensi kita bersama, pengentasan kemiskinan menjadi fokus penanganan Pemprov Kaltim untuk reformasi birokrasi tematik. Kita juga sudah menyiapkan digitalisasi satu data untuk mendukung pengentasan kemiskinan ini bisa disediakan lewat infrastruktur SPBE yang sedang dibangun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika," kata Sri Wahyuni.
Menurutnya, ada beberapa skema pengentasan kemiskinan, salah satu yang dilakukan adalah bagaimana pengentasan kemiskinan tidak dilakukan secara sendiri oleh pemerintah daerah tetapi juga menggandeng mitra pembangunan. "Kita sadari angka kemiskinan ini ada di wilayah, provinsi memang tidak punya wilayah karena yang punya wilayah itu kabupaten/kota. Tapi kita punya kepentingan untuk meningkatkan kemajuan Kalimantan Timur dengan menurunkan kemiskinan," ujarnya.
Sri menambahkan bahwa pengentasan kemiskinan di Kalimantan Timur sudah dilakukan di perangkat daerah, baik bantuan langsung maupun berupa kegiatan. "Tapi melalui angka yang ada, ini menjadi catatan kita bersama. Apakah kualitas programnya ditingkatkan, atau kuantitas program kegiatannya yang ditingkatkan, atau mekanisme didalam pengentasan kemiskinannya yang harus direviu," tambahnya. (don/kar/HUMAS MENPANRB)
