Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini WIdyantini dalam kegiatan evaluasi organisasi di LRMPHP Bantul, Jumat (22/03).
BANTUL – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Kedeputian Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, melakukan evaluasi organisasi pada Loka Riset Mekanisasi Pengolahan Hasil Perikanan (LRMPHP) yang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Riset di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Rini Widyantini mengatakan bahwa Presiden RI telah memberikan arahan agar kebijakan yang disusun oleh masing-masing Kementerian, perlu didasarkan pada data dan fakta di lapangan (Evidence Based Policy).
Oleh karena itu, menurutnya unit riset dalam Kementerian memiliki peran sebagai pendukung kebijakan yang dibuat oleh masing-masing Direktorat Jenderal. Sedangkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsinya, perlu disusun bisnis proses perumusan kebijakan antara unit riset dengan unit Direktorat Jenderal. Disampaikan juga bahwa keberadaan UPT perlu memiliki output yang memberi nilai tambah bagi masyarakat sekitar.
“Pelaksanaan riset di bidang kelautan dan perikanan perlu juga membangun kolaborasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya agar tetap bersinergi dalam mewujudkan target pembangunan nasional,” kata Rini disela-sela kegiatan evaluasi organisasi di LRMPHP Bantul, Jumat (22/03).
Rini menilai jika hasil riset yang dilaksanakan oleh Loka Riset Bantul perlu menggandeng dunia industri, hal tersebut bertujuan untuk memetakan kebutuhan alat dan mesin di bidang kelautan dan perikanan yang dibutuhkan oleh pasar. Bukan hanya pada level nasional, tetapi juga pada pasar internasional. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa kondisi organisasi LRMPHP saat ini sudah cukup ideal, dimana organisasinya lebih mengoptimalkan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa.
Adapun rencana peningkatan status kelembagaan dari Loka menjadi Balai perlu terlebih dahulu didukung dengan kajian dari aspek kesesuaian visi dan misi organisasi UPT, dengan strategi pada kantor pusat serta evaluasi pemanfaatan hasil riset oleh masing-masing Direktorat Jenderal.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusat Riset Perikanan KKP Waluyo Sejati menyampaikan bahwa strategi optimalisasi riset akan dimulai dengan inventarisasi kebutuhan masyarakat terhadap kelautan dan perikanan yang akan menjadi dasar perancangan program riset. Kemudian peningkatan paten hasil riset dan perbaikan manajemen dukungan administrasi terhadap program penelitian.
Sementara itu, Sekretaris Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Maman Hermawan menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan riset adalah publikasi. Terkait hal tersebut, upaya publikasi akan dilakukan dengan melibatkan penyuluh kelautan dan perikanan. Selain peneliti, di lingkungan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP akan diperkaya dengan jabatan fungsional Analis Kebijakan.
“Guna mendukung optimalisasi pelaksanaan riset, dalam waktu dekat akan dilakukan kajian terkait dengan peningkatan scope and scale pekerjaan pada pada Loka Riset Bantul,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut turut mendampingi Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Perekonomian dan Kemaritiman Hastori, Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Vera Yuwantari bersama Kepala Biro Hukum dan Organisasi KKP Tini Martini juga melakukan kunjungan lapangan guna melihat secara langsung pengelolaan riset pada Loka Riset Bantul, serta berkesempatan meninjau workshop dan ruang display hasil riset.
Sejak awal didirikan pada tahun 2013, sejumlah hasil riset telah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sebagai contoh peralatan pengolahan rumput laut, peralatan pengolahan Fish Jelly Products, dan mesin pembuatan tepung ikan. Riset yang dilakukan oleh Loka Riset Bantul berfokus pada inovasi dan rancang bangun di bidang peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan. (byu/HUMAS MENPANRB)
