Menteri PANRB Asman Abnur menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dari BPK di Jakarta, Selasa (05/06).
JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) kepada 38 Kementerian/Lembaga. Dalam LHP itu, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Untuk Kementerian PANRB sendiri, sudah meraih opini WTP sejak tahun 2014, sedangkan tahun 2013 Kementerian PANRB mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP).
LHP tersebut diserahkan oleh Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi didampingi Auditor Utama Keuangan Negara III, Brucer W Rajagukguk, di Auditorium Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa (05/06). “Kami tidak ingin pemeriksa BPK datang dengan mindset mencari salah. Yang dilakukan adalah mengkonfirmasi kebenaran bahwa yang dilakukan instansi tersebut sudah benar atau belum,” jelas Achsanul dalam sambutannya.
Achsanul pun mengapresiasi K/L yang mengalami perbaikan akuntabilitas dan transparansi. Dari 38 K/L yang dilakukan pemeriksaan tahun ini, tidak ada yang mendapat opini Tidak Memberikan Pendapat (disclaimer).
Harapannya, permasalahan dalam proses pemeriksaan segera diperbaiki dan ditindaklanjuti. Bila ada permasalahan yang tidak bisa ditindak lagi sebaiknya dilaporkan kepada BPK secara tertulis dan didiskusikan dengan tim pemeriksa, sehingga BPK bisa mengklarifikasi sebagai temuan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai.
Dalam acara penyerahan LHP tersebut, hadir Menteri Sekretariat Negara Pratikno, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise, Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai, Kepala BKN Bima Haria Wibisana, serta sejumlah perwakilan menteri kabinet kerja. (don/HUMAS MENPANRB)
