Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto dalam FGD Pengembangan Website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) di Jakarta, Kamis (23/02).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mengakselerasi pengelolaan bersama situs Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas). Oleh karenanya, diskusi terus dilakukan bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).
Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto menyampaikan diskusi ini dilakukan untuk menyepakati integrasi data inovasi pelayanan publik yang tak hanya dimiliki oleh Kementerian PANRB Namun juga data inovasi dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri dan LAN.
“Melalui JIPPNas yang dikelola bersama, maka JIPPNas akan berlaku sebagai bank data dan akan mempermudah akses informasi terkait inovasi pelayanan publik bagi instansi pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya dalam FGD Pengembangan Website Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas) di Jakarta, Kamis (23/02).
Ajib menyampaikan bahwa diskusi hari ini akan menghasilkan bentuk dan dukungan data inovasi untuk dapat dikelola bersama pada situs JIPPNas dari masing-masing pemangku kepentingan. Adapun fitur pengembangan situs JIPPNas yang akan dikelola bersama adalah terkait etalase inovasi, profil inovasi, direktori inovasi, model inovasi, peta spasial dan statistik, serta back office replikasi inovasi.
Integrasi pengelolaan inovasi pelayanan publik ini akan menggabungkan data inovasi yang telah ada sebelumnya. Dari Kementerian PANRB, merupakan inovasi yang terdata dari Sinovik untuk Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Kementerian Dalam Negeri dengan data inovasi dari Innovation Government Award dan juga Tuxedovation, sedangkan LAN menghadirkan data inovasi melalui Inoland.
Disampaikan, pengelolaan bersama JIPPNas ini juga atas masukan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang menilai telah ada beberapa kementerian dan lembaga yang melakukan pembinaan inovasi pelayanan publik. Sehingga JIPPNas dapat dioptimalisasikan sebagai knowledge management system dengan bentuk dukungan berupa data inovasi.
Kehadiran JIPPNas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembinaan inovasi pelayanan publik. Selain penciptaan, inovasi pelayanan publik juga perlu untuk diperluas dan inovasi dapat dijadikan program dari instansi pemerintah untuk menjawab tantangan yang ada.
Pengelolaan bersama JIPPNas yang akan dilakukan oleh Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan LAN, maka pengembangan inovasi di instansi pemerintah dapat dilakukan dengan mudah. Direncanakan, perjanjian kerja sama antara tiga instansi terkait pengelolaan situs JIPPNas ini akan dilaksanakan pada Maret 2023.
Dengan adanya kolaborasi antar-pemangku kepentingan, diharapkan Portal JIPPNas menjadi basis data inovasi pelayanan publik nasional. “Sehingga kehadiran JIPPNas akan memperkuat akselerasi pembinaan, khususnya pengembangan inovasi pelayanan publik, dan menumbuhkan model-model pelayanan publik baru yang dapat mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik,” pungkas Ajib. (ald/HUMAS MENPANRB)
