Kepala Biro Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik Herman Suryatman menerima piagam penghargaan peringkat ke lima dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 dari Ketua Komisi Informasi Publik John Fresly di Kantor Setwapres, Selasa (20/12). (foto : setwapres)
JAKARTA - Penghujung tahun 2016 menjadi peristiwa yang baik bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), khususnya dalam memberikan pelayanan terkait informasi publik. Pasalnya, Kementerian PANRB memperoleh peringkat ke lima dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2016 dengan Kategori Kementerian.
Ketua Komisi Informasi Publik John Fresly menjelaskan, hasil pemeringkatan KIP ini dibagi ke dalam beberapa kategori yaitu kategori kementerian, kategori lembaga negara, kategori Lembaga Non Struktural, kategori BUMN, kategori Partai Politik, dan kategori perguruan tinggi negeri.
"Output dari hasil pemeringkatan ini menjadi standar bagi keterbukaan pelayanan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat" kata Fresly dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/12).
Hadir dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, Ketua KIP John Fresly, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, seluruh pejabat BUMN, seluruh jajaran kementerian dan lembaga, serta jajaran di pemerintahan provinsi.
Untuk kategori Kementerian, posisi pertama ditempati Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Diikuti oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Sekretariat Negara, Kementerian Pertanian, Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Kesehatan.
Untuk kategori Lembaga Pemerintah dan Lembaga Negara, posisi pertama diraih oleh Arsip Nasional RI. Diikuti oleh Mahkamah Konstitusi, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Badan Tenaga Nuklir Nasional, LIPI, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Komisi Yudisial, dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
Pemeringkatan KIP dengan kategori Lembaga Non Struktural, posisi pertama diraih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian, PPATK, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Perbatam, Kompolnas, Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
Untuk kategori Pemerintah Provinsi, peringkat pertama diraih oleh Provinsi Jawa Timur, Provinsi Aceh, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Banten, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi NTB, dan Provinsi Sumatera Barat.
Sementara untuk kategori BUMN, peringkat pertama diperoleh PT Taspen. Kemudian diikuti oleh PLN, PT Bio Farma, Perhutani, PT Pelindo, BTN, PT KAI, PT Land Industri, PT Inti, dan PT Jasa Tirta 2.
Kemudian, untuk kategori Perguruan Tinggi Negeri. Peringkat pertama diraih oleh Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Institute Pertanian Bogor, Universitas Padjajaran, UGM, Universitas Bengkulu, Universitas Negeri Malang, ITB, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Andalas.
Kategori terakhir yaitu kategori Partai Politik, dimana hanya ada 4 Parpol yang turut berpartisipasi. Posisi pertama diraih oleh Partai Gerindra. Kemudian, Partai Hanura, PKS dan terakhir PAN.
"Saat ini kami sedang mencoba memperbaiki instrumen yang dipergunakan untuk pemeringkatan ini. Kami akan meminta masukan pada masing-masing badan publik sehingga ke depannya indeks kepuasan informasi publik bisa menjadi indikator untuk mencapai tujuan pemerintahan yang terbuka," kata John Fresly. (ns/HUMAS MENPANRB)
