Sharing Knowledge impmentasi e-government Kabupaten Banyuwangi di Kementerian PANRB, Jumat (03/02)
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupaya memeprcepat implementasi e-government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Sharing knowledge merupakan salah satu cara untuk menggali pengalaman yang dilakukan sejumlah instansi pemerintah, baik kementerian/lembaga maupun pemda.
Jumat (03/02), sharing knowledge kembali digelar di Kementerian PANRB, dengan menghadirkan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Annas. Daerah ini merupakan salah satu pemda yang sudah mengimplementasikan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan, banyak daerah yang sudah melakukan inovasi lebih dulu dari pemerintah pusat, termasuk Banyuwangi. Namun, tidak semua daerah yang bisa dijadikan sebagai role model. "Mudah-mudahan ilmu ini bisa kita sebar ke seluruh Indonesia. Biasanya kalau ilmu dibagi maka akan lebih berkembang lagi," katanya dalam acara Sharing knolwedge e-government di Kemeneterian PANRB, Jumat (03/02).
Menurut Asman, pemerintah ingin mengetahui teknik penerapan e-government di daerah secara lebih detail, sehingga tim yang akan membuat kebijakan e-gov menjadi lebih realistis. "Nantinya akan ada Inpres yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah melaksanakan pemerintahan berbasis elektronik," kata Asman.
Selain Kabupaten Banyuwangi, ada beberapa daerah yang diundang Kementerian PANRB untuk melakukan sharing knowledge. Diantaranya Kabupaten Bojonegoro, Kota Surabaya, Kota Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dari instansi pusat ada Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo), Sekretaris Negara (Setneg), dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Dalam kesempatan itu, Deputi Kelembagaan dan Tatalaksana Kementerian PANRB Rini Widyantini mengatakan, dengan sharing knowledge ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan e-Gov di seluruh instansi pemerintah. "Setelah ini kita akan merumuskan aplikasi umum yang nantinya harus digunakan di seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah," ujarnya.
Menurut Rini, saat ini sudah terlalu banyak aplikasi yang fungsinya sama namun dalam format yang berbeda, sehingga menyebabkan pemborosan anggaran belanja IT. "Kalau kita buat satu aplikasi umum yang bisa digunakan di seluruh instansi maka tidak akan ada lagi pembangunan aplikasi-aplikasi di masing-masing instansi. Dan pastinya akan menghemat anggaran belanja negara," imbuh Rini.
Secara khusus Rini menilai sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi sangat bagus, karena bisa mengatasi masalah ego sektoral dari birokrasi dan berhasil melakukan integrasi sistem. Banyuwangi juga berhasil melakukan manajemen perubahan, khususnya terkait PNS. “Dalam birokrasi, saya pernah sampaikan bahwa proses bisnis teknologi bukan satu-satunya cara untuk membenahi masalah infrastruktur tapi juga membenahi tata kelola pemerintahan," imbuh Rini. (ns/HUMAS MENPANRB)
