Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa saat membuka Bimbingan Teknis SKM Online di Kota Batam, Rabu (04/10).
BATAM – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam waktu dekat akan membangun sistem pengukuran kepuasan masyarakat (SKM) yang terintegrasi berbasis online. SKM Online dibangun untuk memudahkan masyarakat pengguna layanan dalam memberikan umpan balik (feedback) terhadap layanan yang telah diterima.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan, sebelum dibangunnya aplikasi tersebut Kementerian PANRB perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai kesiapan instansi dalam penerapan SKM secara online.
“Karenanya Kementerian PANRB bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan uji coba implementasi SKM Online pada enam lokus percontohan (pilot project),” ujar Diah dalam acara Bimbingan Teknis SKM Online di Kota Batam, Rabu (04/10).
Keenam daerah pilot project tersebut yaitu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Pemkot Madiun, Pemkab Muara Enim, Pemkab Kuningan, dan Pemkab Pinrang. Diah menerangkan, di tahun 2023 Kementerian PANRB memanfaatkan aplikasi FASIH (aplikasi manajemen survei) milik BPS sebagai pilot project dari penerapan SKM Online.
Pelaksanaan uji coba SKM Online ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan perilaku pengguna layanan ketika mengisi survei online termasuk response rate kuesioner. Selain itu uji coba tersebut untuk mengidentifikasi efektivitas instrumen yang dikembangkan untuk mengukur pengalaman pengguna layanan ketika mengakses pelayanan publik.
Dalam uji coba ini akan dilakukan beberapa pengukuran data. “Data tersebut antara lain data demografis, kepuasan masyarakat, pengukuran antikorupsi, pengukuran loyalitas dan data input terhadap aplikasi dan kuesioner,” urainya.
Diah melanjutkan, SKM merupakan bentuk kerja sama antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat dalam melakukan penilaian kinerja pelayanan, agar penyelenggara layanan dapat meningkatkan kualitas layanannya. Survei Kepuasan Masyarakat penting dilakukan sebagai refleksi pemerintah untuk melihat titik lemah layanan.
Kota Batam menjadi salah satu daerah yang berkomitmen untuk menjadi pilot project uji coba SKM online. Pada kesempatan tersebut Diah mengapresiasi, capaian indeks kepuasan masyarakat Pemerintah Kota Batam pada Tahun 2022 yang mencapai nilai IKM 85,22 dengan kategori Baik.
“Kami juga sangat mengapresiasi Pemkot Batam karena terus melakukan perbaikan pelayanan dan melaksanakan survei kepuasan masyarakat,” imbuh Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.
Diah berharap capaian ini dapat dijadikan sebagai indikator penyemangat untuk terus melakukan perbaikan dan berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Tentunya perlu menjadi perhatian untuk terus melakukan perbaikan dari waktu ke waktu sehingga kepuasan masyarakat tetap konsisten,” tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Batam Yusfa Hendri menyampaikan, bimbingan teknis yang digelar di Kota Batam tidak terlepas dari prinsip partisipasi masyarakat dalam proses pelayanan publik.
“Tujuannya untuk melakukan evaluasi apakah layanan yang diberikan sudah memenuhi harapan masyarakat. Kalau belum maka ini harus segera kita tingkatkan hingga kepuasan masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya.
Yusfa menilai dengan pelaksanaan SKM Online ini nantinya bisa menggambarkan pemerintahan yang melayani. “Mari kita manfaatkan bimtek SKM Online ini untuk mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani, melengkapi infrastruktur dan sumber daya yang baik serta kepuasan masyarakat yang semakin terpenuhi,” pungkasnya. (del/HUMAS MENPANRB)
