Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat membuka Kick Off Meeting Eksternal - Entry Meeting Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI, Rabu (18/08).
JAKARTA – Kick Off Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) tahun 2021 menjadi penanda dimulainya rangkaian proses penilaian untuk seluruh instansi pemerintah (kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah) tahun ini. Evaluasi merupakan cara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) untuk mengetahui perkembangan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas dari tahun ke tahun.
“Evaluasi juga merupakan momentum untuk memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja, dan zona integritas,” ujar Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat membuka Kick Off Meeting Eksternal - Entry Meeting Pelaksanaan Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI bersama seluruh instansi pemerintah, Rabu (18/08).
Pada acara yang disiarkan secara daring tersebut, Erwan juga menyoroti fokus evaluasi SAKIP, RB, dan ZI yang akan dilakukan tahun ini. Menurutnya, ada tiga hal yang akan dilihat dengan seksama selama proses evaluasi yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi.
Pada poin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, evaluator akan melihat bagaimana APBN/APBD secara efektif digunakan untuk program yang berdampak pada sasaran prioritas saat ini, seperti pemulihan ekonomi dan kesehatan. Selain itu, refocusing program dan kegiatan yang sebelumnya kurang berdampak menjadi lebih berdampak langsung bagi masyarakat.
Lebih lanjut, pada poin penyederhanaan birokrasi akan dilihat bagaimana upaya perampingan struktur telah dilakukan sesuai kebutuhan dan tantangan organisasi di masa mendatang serta telah dilakukannya penyesuaian mekanisme kerja dan proses bisnis. “Dari sisi inovasi pelayanan dan penguatan integritas selama pandemi, kami ingin melihat inovasi dalam bidang pelayanan publik, inovasi dalam penegakan integritas, serta inovasi dalam tata kelola SDM,” imbuh Erwan.
Pada Kick Off Evaluasi SAKIP, RB, dan ZI tahun 2021 kali ini juga dijabarkan mengenai teknis pelaksanaan evaluasi serta teknis survei hasil penilaian reformasi birokrasi dan zona integritas (SHPRBZI). Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Kementerian PANRB Akhmad Hasmy menjelaskan secara terperinci apa saja yang harus dipersiapkan oleh instansi pemerintah serta jadwal pelaksanaan ketiga evaluasi.
Rencananya, proses evaluasi SAKIP dan RB akan dilakukan 18 Agustus hingga 19 Oktober 2021. Sementara evaluasi zona integritas akan dilakukan segera setelah evaluasi RB dan SAKIP rampung, yakni minggu kedua Oktober hingga minggu keempat November 2021. “Metode yang akan kami gunakan pada evaluasi SAKIP dan RB adalah desk evaluation dan in-depth interview secara daring dengan media Zoom,” jelas Hasmy.
Lebih lanjut, Koordinator Pelaksanaan Evaluasi ini menjelaskan desk evaluation akan dilakukan dengan menganalisis seluruh dokumen atas penerapan SAKIP dan reformasi birokrasi yang telah disampaikan oleh instansi pemerintah kepada Kementerian PANRB melalui esr.menpan.go.id dan pmprb.menpan.go.id. Sementara in-depth interview bertujuan untuk memastikan penerapan SAKIP dan RB telah dilakukan dengan baik pada tingkat instansi dan unit kerja/organisasi perangkat daerah.
“Pendalaman ini akan dilakukan secara sampling berdasarkan hasil desk evaluation, dengan memperhatikan core bisnis instansi dan program prioritas nasional,” terangnya.
Pada sesi terakhir, Tim Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas (SHPRBZI) Canggih Hangga Wicaksono hadir untuk menjelaskan Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tahun 2021. Menurutnya, pelaksanaan survei ini memiliki dua tujuan utama.
Pertama, memberikan gambaran kualitas pelayanan publik secara umum untuk setiap instansi pemerintah (kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota), serta unit kerja ZI melalui Indeks Persepsi Kepuasan Pelayanan Publik (IPKP). Tujuan kedua adalah memberikan gambaran perilaku anti korupsi secara umum pada setiap instansi pemerintah, serta unit kerja ZI melalui Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK).
“Survei ZI dan RB akan dilaksanakan dengan lebih aman dan efisien. Kerahasiaan data, kecepatan pengambilan dan pengolahan data, serta transparansi hasil survei adalah hal-hal yang membedakan dari survei tahun lalu,” ujar Canggih.
Sub-koordinator Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi ini juga mengungkapkan beberapa hal yang mendukung untuk menjamin terwujudnya hal tersebut, yaitu masking ID resmi Kementerian PANRB untuk Whatsapp dan SMS, adanya Kode OTP untuk memastikan keamanan, validitas, dan kredibilitas pengambilan data survei, dan responden dapat memilih sendiri media pengiriman kuesioner survei. Selain itu, hasil survei akan dipublikasikan pada aplikasi kepada setiap instansi pemerintah dan unit organisasi yang disurvei serta akan dilakukan telesurvei untuk memastikan validitas pelaksanaan survei.
Survei Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas tahun 2021 dilaksanakan mulai tanggal 1 hingga 12 September 2021. Sementara proses pengolahan dan pemantauan hasil blast survei yang telah dilaksanakan pada 1 sampai dengan 12 September 2021 oleh Kementerian PANRB dijadwalkan pada 13-19 September 2021. (rum/HUMAS MENPANRB)
