Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat membuka Kick Off Meeting Evaluasi AKIP dan ZI Tahun 2024 secara daring, Selasa (28/05).
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar Kick Off Meeting Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2024 untuk membahas gambaran umum terkait evaluasi ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) tahun 2024. Kementerian PANRB memberikan saran dan rekomendasi perbaikan kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah Daerah (K/L/PD) agar implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) semakin baik secara berkelanjutan sehingga mampu memberikan dampak dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Komitmen pimpinan maupun pegawai dalam implementasi SAKIP dapat menghapus sekat-sekat yang menghambat perbaikan implementasi SAKIP," tegas Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat membuka Kick Off Meeting Evaluasi AKIP dan ZI Tahun 2024 secara daring, Selasa (28/05).
Evaluasi AKIP tahun 2024 menggunakan instrumen kebijakan yang sama dengan evaluasi AKIP tahun 2023, yaitu Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi AKIP. "Setiap tahun Kementerian PANRB melaksanakan evaluasi AKIP pada K/L/PD untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan sebagai upaya mendorong pencapaian kinerja yang fokus, tepat sasaran, dan berorientasi hasil," imbuhnya.
Rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada K/L/PD mengalami peningkatan dibanding rata-rata nilai hasil evaluasi AKIP tahun 2022. Kenaikan berupa 0,52 poin pada Kementerian/Lembaga, naik 0,47 poin pada Pemerintah Provinsi, dan naik 1,02 poin pada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Oleh karena itu, Erwan turut mengapresiasi seluruh K/L/PD yang telah mengusulkan unit kerjanya untuk dilakukan evaluasi ZI tahun 2023. Ia juga menekankan bahwa tim evaluator nasional tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun selama evaluasi AKIP dan ZI.
Terkait rangkaian pelaksanaan evaluasi AKIP tahun 2024, terdapat percepatan penyampaian hasil evaluasi yang diterapkan untuk pemerintah daerah. "Akan ada penyampaian hasil evaluasi AKIP khusus pemerintah daerah pada akhir September 2024," terang Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II Kementerian PANRB Budi Prawira. Sementara penyampaian hasil evaluasi AKIP untuk kementerian dan lembaga diagendakan akhir Desember 2024.
Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Kamaruddin kemudian menjelaskan Peraturan Menteri PANRB No. 90/2021 sebagai kerangka logis yang digunakan dalam evaluasi ZI. Lebih lanjut, dibukanya akses dan kelengkapan pengajuan unit kerja ZI menuju WBK/WBBM akan segera diumumkan oleh Kementerian PANRB paling lambat pada tanggal 15 Juli 2024.
"Dalam kurun waktu Mei hingga Juli 2024, tim penilai internal selaku pembina pembangunan zona integritas di instansi masing-masing bisa melakukan langkah-langkah perbaikan." paparnya. Perbaikan dilakukan agar saat mengusulkan unit ZI, satuan kerja yang disampaikan oleh instansi yang bersangkutan sudah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (clr/HUMAS MENPANRB)
