Kementerian PANRB raker dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Selasa (06/02).
JAKARTA – Komisi II DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) selama tahun 2017, terutama soal peningkatan akuntabilitas kinerja dan terobosan sistem pelayanan publik. Apresiasi itu disampaikan saat Rapat Kerja (Raker) antara Komisi II DPR RI dengan Kementerian PANRB.
Mengenai peningkatan akuntabilitas kinerja para Aparatur Sipil Negara (ASN), Menteri PANRB Asman Abnur mengatakan pemerintah pusat telah melakukan pembinaan dan asistensi kepada pemerintah daerah. “Hasil asistensi dan bimbingan teknis mengakibatkan efisiensi atau penghematan anggaran sebesar Rp 41,15 triliun,” jelas Menteri Asman dalam Raker di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (06/02).
Pada tahun 2017 pula, pemerintah telah membuka rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk sekitar 37 ribu formasi pada 62 kementerian/lembaga dan 1 pemerintah daerah. Sistem rekrutmen CPNS kali ini menggunakan Computer Assisted Test (CAT). Sebanyak 33.155 formasi telah terisi oleh para CPNS yang lolos. Selain rekrutmen jalur umum, pemerintah juga melakukan pengadaan CPNS jalur khusus bagi guru garis depan, THL penyuluh pertanian, serta dokter dan bidan.
Kemudian, Kementerian PANRB juga mendorong setiap instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah untuk menerapkan pemerintahan berbasis elektronik atau e-government. Perpres mengenai penerapan e-government itu ditargetkan selesai pada tahun 2018 ini.
Soal pelayana publik, Menteri Asman ‘memamerkan’ telah mendirikan pusat pelayanan yang terintegrasi di dalam satu gedung. Terobosan pelayanan publik itu dinamakan Mal Pelayanan Publik. Dalam gedung itu, masyarakat bisa mengurus segala jenis perizinan dan usaha, serta segala jenis persuratan. Bahkan, dalam inovasi pelayanan ini, masyarakat bisa mengurus surat pernikahan dan disediakan bilik untuk ijab kabul. Saat ini MPP sudah hadir di Jakarta, Surabaya, Banyuwangi. Pemda Bali dan Batam pun sudah menyiapkan untuk meresmikan MPP demi pelayanan publik yang lebih optimal.
Tidak hanya itu, masih banyak lagi capaian yang dilakukan Kementerian PANRB. Atas prestasi di atas, pimpinan raker, Ahmad Riza patria menyampaikan apresiasinya. “Komisi II DPR RI mengapresiasi Kementerian PANRB dalam meningkatkan kapasitas kinerja ASN dan sistem pelayanan publik,” ujar Riza dalam raker tersebut.
Komisi II, kata Riza, juga mendukung segala upaya yang dilakukan Kementerian PANRB terkait peningkatan kinerja kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. “Kami mendorong Kementerian PANRB melakukan upaya peningkatan kapasitas ASN dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, terbuka, dan bebas dari KKN,” pungkasnya.
Dalam raker itu, Menteri Asman didampingi oleh Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan M. Yusuf Ateh, Deputi bidang SDM Aparatur Setiawan Wangsaatmaja, serta Deputi bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa. Hadir pula dalam raker itu, para staf ahli, staf khusus, dan sejumlah pejabat di Kementerian PANRB. (don/HUMAS MENPANRB)
