Menteri Syafruddin berjabat tangan dengan pimpinan Komisi II DPR, di sela Raker di Senayan, Rabu (05/09).
JAKARTA - Komisi II DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tahun 2019. Penambahan anggaran yang diajukan sebesar Rp. 250.273.613.000. Anggaran tersebut, sudah termasuk anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara sebesar Rp. 20.401.904.00. Sebelumnya Kementerian PANRB telah menyampaikan pagu anggaran sebesar Rp 323.335.887.000, termasuk pagu anggaran untuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebesar Rp 35.395.684.000.
Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mengatakan, Komisi II akan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi kebutuhan tambahan anggaran tersebut dalam pembahasan di Badan Anggaran. “Penambahan anggaran tersebut dapat digunakan untuk belanja operasional serta kegiatan rutin pengelolaan penerima dan belanja negara,” ujarnya saat membacakan Kesimpulan RDP Komisi II DPR dengan Menteri PANRB, Kepala BKN, serta Ketua KASN, di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (05/09).
Sementara itu, Menteri PANRB Syafruddin mengapresiasi Komisi II DPR RI yang telah menyetujui penambahan alokasi anggaran. “Alhamdulilah Komisi II DPR RI menyetujui anggaran yang diajukan,” ujarnya.
Penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk peningkatan kualitas dan kuantitas target kinerja, yakni peningkatan akuntabilitas kinerja dan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kedeputian Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan. Selain itu, untuk peningkatan penataan kelembagaan dan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kedeputian Kelembagaan dan Tata Laksana. Penambahan anggaran tersebut juga untuk mewujudkan SMART ASN untuk mendukung world class government di Kedeputian Bidang SDM Aparatur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Kedeputian Bidang Pelayanan Publik serta optimalisasi dukungan dalam mencapai kinerja Kementerian PANRB.
Dengan pelaksaan kegiatan-kegiatan tersebut, Menteri Syafruddin mengharapkan dapat tercapainya sasaran program di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang baik,”tambahnya. (dit/don/HUMAS MENPANRB)
