Menko Polhukam Mahfud MD dalam acara Seminar Nasional Reformasi Birokrasi di Jakarta, Rabu (01/12).
JAKARTA – Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi disebabkan beberapa faktor. “Permasalahan yang menyebabkan implementasi reformasi birokrasi belum optimal, diantaranya adalah pola pikir birokrat dan komitmen pimpinan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam acara Seminar Nasional Reformasi Birokrasi di Jakarta, Rabu (01/12).
Menurut Mahfud, pola pikir birokrat masih menempatkan diri sebagai penguasa bukan pelayan publik, terlihat dari pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit, dan budaya afiliasi yang melekat sehingga mendorong terjadinya praktik KKN. Penyebab sulitnya pelaksanaan reformasi birokrasi lainnya adalah komitmen pemimpin, sebab setiap perubahan diawali oleh komitmen pimpinan.
Disampaikan jika tanpa komitmen pimpinan, mustahil terjadi perubahan. Pemimpin baik di pemerintah pusat atau daerah harus memiliki komitmen dalam melakukan modernisasi birokrasi, seperti menerapkan sistem informasi, menyederhanakan prosedur yang rumit, dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Komitmen kuat dari pemimpin dipercaya mendorong terciptanya good governance dan clean government di lingkungan kerja masing-masing.
Dihadapan para kepala daerah, Menko menyampaikan berdasar data yang diperoleh, terdapat 59 kabupaten/kota yang belum melaksanakan reformasi birokrasi secara prosedural. Beberapa daerah tersebut belum menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), sehingga belum dapat dievaluasi oleh Kementerian PANRB.
“Terdapat enam kabupaten/kota yang tahun sebelumnya telah menyampaikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB tetapi tahun ini tidak menyampaikan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia memberikan apresiasi bagi pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang telah mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya mewujudkan pelayanan yang baik pada masyarakat. Sementara bagi pemerintah daerah yang belum optimal melaksanakan reformasi birokrasi dapat termotivasi dan berkomitmen untuk mengimplementasikan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa reformasi birokrasi merupakan salah satu program prioritas dari Presiden RI Joko Widodo. Dimana Presiden menekankan pentingnya birokrasi yang menciptakan hasil, yaitu birokrasi yang berorientasi pada manfaat untuk rakyat, bukan birokrasi yang berorientasi pada prosedur, proses, dan penyerapan anggaran semata.
“Reformasi birokrasi ini pada dasarnya merupakan langkah utama bagi kita untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih bersih, efektif, dan efisien,” katanya.
Menteri Tjahjo menekankan pentingnya peran aktif pimpinan yang menjadi kunci agar reformasi birokrasi terlaksana secara berkesinambungan. Untuk itu ia mengajak para kepala daerah untuk dapat memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan secara konsisten di daerahnya masing-masing. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan bangsa dan negara. (byu/HUMAS MENPANRB)
