Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto saat membuka Coaching Clinic Penguatan Kapasitas dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Kantor Kementerian PANRB, Senin (13/11).
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Gorontalo mengambil langkah proaktif untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi (RB) di wilayahnya. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Erwan Agus Purwanto mengapresiasi inisiatif Pemkab Gorontalo dan berharap langkah ini dapat dicontoh pemerintah daerah lainnya.
"Saya mengapresiasi upaya Pemkab Gorontalo ini, semoga upaya ini bisa memperkuat implementasi RB di Gorontalo. RB ini mestinya tidak hanya dampaknya dirasakan secara internal, bukan hanya untuk perbaikan birokrasi atau meningkatkan tunjangan kinerja tetapi tujuannya adalah agar memiliki dampak dan manfaat bagi masyarakat luas," ujarnya saat membuka Coaching Clinic Penguatan Kapasitas dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo di Kantor Kementerian PANRB, Senin (13/11).
Erwan menjelaskan birokrasi harus bisa memfasilitasi atau mendukung Indonesia menjadi bangsa yang unggul melalui berbagai macam cara atau program salah satunya lewat RB tematik. RB tematik merupakan refocusing atau penajaman ulang dari grand design atau road map yang selama ini sudah ada.
Saat ini reformasi birokrasi telah memasuki gelombang ketiga atau terakhir dari grand design reformasi birokrasi. Periode ini merupakan periode pembuktian atas hasil-hasil konkret dari reformasi birokrasi yang selama ini telah berjalan.
"Kita memiliki double track RB, yang pertama disebut sebagai RB general karena bertujuan untuk membangun birokrasi berkelas dunia. Kedua adalah RB Tematik bertujuan untuk mewujudkan birokrasi berdampak pada masyarakat terutama dalam rangka menurunkan angka kemiskinan, mendorong investasi, digitalisasi untuk penanganan stunting dan penggunaan produk dalam negeri," ungkapnya.
Lebih lanjut dijelaskan, Road Map RB Tahun 2020-2024 terbagi menjadi tiga tingkatan, yaitu makro, meso, dan mikro. Pada level meso, RB akan menarik keterlibatan aktif beberapa kementerian/lembaga untuk ikut mengawal pelaksanaan RB secara nasional. Pada level mikro, RB akan dikawal oleh masing-masing instansi, melalui tim RB dan para asesor yang diharapkan dapat secara aktif dan efektif menghasilkan reform yang nyata di instansinya.
Sebagai upaya mempercepat tujuan ideal mewujudkan birokrasi berkelas dunia melalui penurunan angka korupsi, Kementerian PANRB juga memiliki program pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Zona integritas merupakan miniatur dari RB karena masyarakat dapat secara langsung manfaat dari reformasi birokrasi.
Kementerian PANRB juga meluncurkan program baru yakni OLGOZI (One Local Government One Zona Integritas). Harapannya melalui program ini seluruh kabupaten/kota yang ada di Indonesia minimal mempunyai satu wilayah yang bisa dideklarasikan sebagai WBK/WBBM.
"Sangat penting memastikan bahwa unit-unit yang ada di bawah sebagai ujung tombak pelayanan publik benar-benar bebas dari KKN sehingga dapat menghasilkan pelayanan prima bagi masyarakat," tuturnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo berharap coaching clinic yang diikuti oleh jajaran Pemkab Gorontalo bisa memberi perbaikan yang signifikan dalam pencapaian pelaksanaan reformasi birokrasi berdampak di Kabupaten Gorontalo. "Semoga upaya kami belajar langsung ke Kementerian PANRB dapat semakin mempertajam RB di Gorontalo dan memberikan dampak bagi masyarakat Gorontalo," pungkasnya. (HUMAS MENPANRB)
