Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim dalam Sharing Knowledge Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah, di Jakarta, Kamis (25/07).
JAKARTA - Perbaikan kualitas pelayanan publik di daerah, terus digalakkan dengan berbagai macam cara. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) mendorong Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah untuk memastikan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang baik dan berdampak. Partisipasi masyarakat adalah unsur keharusan demi menyelaraskan keinginan masyarakat dalam memperoleh hak-hak sebagai warga negara yang harus dilayani.
"Untuk memastikan pelaksanaan FKP berjalan dengan baik dan berdampak, maka dibutuhkan komitmen pimpinan di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Selain itu, rencana tindak lanjut atas mufakat yang disepakati saat FKP juga perlu direalisasikan sebagai upaya perbaikan berkelanjutan," ujar Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Abdul Hakim dalam Sharing Knowledge Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Lingkup Pemerintah Daerah, di Jakarta, Kamis (25/07).
Hakim mengatakan, FKP merupakan kegiatan dialog antara penyelenggara layanan publik dengan publik untuk membahas berbagai kebijakan mulai dari rancangan, penerapan, dampak, evaluasi kebijakan ataupun permasalahan pelayanan publik lainnya.
"Bapak Presiden juga memberikan arahan kepada kita bersama agar kehadiran birokrasi dapat melayani, bukan mempersulit dan bukan malah memperlambat sehingga seharusnya yang menjadi tolok ukur adalah kepuasan masyarakat. Dan salah satu cara untuk meningkatkan kepuasaan dan penerimaan Masyarakat adalah Melalui Forum Konsultasi," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Organisasi Provinsi DI Yogyakarta Ana Windyawati mengatakan untuk melahirkan pelayanan publik yang prima, dalam memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, memerlukan komitmen dan kebersamaan berbagai pihak.
Menurutnya, komitmen pimpinan atau kepala daerah merupakan sebuah kunci untuk perbaikan kualitas pelayanan publik. Dengan komitmen tersebut, para pegawai pemerintah dapat secara aktif melakukan perbaikan pelayanan publik.
“Di tempat kami komitmen dari Gubernur DI Yogyakarta telah terlihat, ditambah oleh dukungan para Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian diharapkan perbaikan kualitas pelayanan publik dapat terwujud,” ujarnya.
Ana juga menambahkan, kegiatan FKP ini penting dilakukan demi membangun transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.
Seperti diketahui, FKP merupakan salah satu tools yang digunakan untuk mendengarkan keinginan publik. FKP merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik.
Dalam penyelenggaraan FKP dapat diulas terkait rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan ataupun permasalahan terkait pelayanan publik dalam kerangka transparansi dan efektivitas untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. (HUMAS MENPANRB)
