Analis Kebijakan Madya Kementerian PANRB, Ugi Cahyo Setiono, saat Rapat Koordinasi Piloting Penerapan SPBE Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual, Senin (18/04).
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mewujudkan pemerintah yang digital. Komitmen itu merupakan buah dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) yang terus berupaya mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di seluruh daerah di Indonesia.
“Melalui koordinasi ini berarti menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu yang ada di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan bersemangat dalam memajukan penerapan SPBE di wilayah masing-masing,” ujar Analis Kebijakan Madya Kementerian PANRB, Ugi Cahyo Setiono, saat Rapat Koordinasi Piloting Penerapan SPBE Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual, Senin (18/04).
Upaya penerapan pemerintahan digital bukan sekadar memperoleh indeks SPBE yang tinggi, melainkan pelayanan kepada pegawai dan masyarakat yang terus meningkat. Menurut Ugi, SPBE tidak hanya menerapkan pemerintahan digital dari segala aspek, tetapi diiringi dengan meningkatnya pelayanan publik yang prima serta menghilangkan ego sektoral.
Ugi mengungkapkan berdasarkan hasil evaluasi SPBE 2021, Provinsi Sulawesi Selatan mendapat indeks 2,12 (skala 0-5). Hal tersebut menunjukan baru terdapat dua kabupaten dan kota yang meraih predikat Baik, sementara di tingkat provinsi memperoleh predikat Cukup. Pemprov Sulawesi Selatan dijadikan pilot project agar penerapan SPBE di wilayah tersebut berjalan maksimal.
“Sulsel menjadi yang pertama, sehingga masih memiliki waktu untuk perbaikan, setidaknya ada waktu tiga bulan hingga penilaian mandiri dilakukan. Maka diharapkan piloting ini dapat menjadi ajang diskusi bagaimana strategi penerapannya, kemudian dilanjutkan dengan peningkatan indeks,” jelas Ugi.
Penerapan SPBE merupakan tindaklanjut dari Perpres No.95/2018 tentang SPBE dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Digitalisasi pemerintahan ini menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, serta meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, berbagai upaya telah dilakukan seperti perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, serta pemantauan dan evaluasi (tauval).
Sementara itu Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Selatan, Amran Aminnudin, mengatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berkomitmen mewujudkan SPBE di wilayahnya. Komitmen tersebut ditunjukan dengan menggandeng Kementerian PANRB melakukan asistensi pada kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Keseriusan Pemprov Sulawesi Selatan dalam implementasi SPBE juga ditunjukkan dengan mengikuti kegiatan Asistensi Penerapan SPBE tahun 2022 bagi Instansi Pusat dan Daerah yang diselenggarakan unit kerja Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana belum lama ini. Diharapkan melalui kegiatan piloting dapat menaikkan indeks SPBE menjadi lebih baik lagi.
“Kita juga berharap kedepannya tidak hanya indeks meningkat, tapi impelementasi dari SPBE itu bisa meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat,” pungkas Amran. (byu/HUMAS MENPANRB)
