Ketua Tim Evaluasi KIPP 2021 Ida Bagus Wyasa Putra saat menjadi narasumber dalam acara Penyampaian Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021, secara virtual, beberapa waktu lalu.
JAKARTA – Ribuan proposal diajukan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Tidak sekadar ajang eksistensi instansi pemerintah pencipta inovasi, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk hadir ditengah masyarakat.
Inovasi yang diciptakan merupakan cerminan komitmen dari setiap instansi pusat maupun daerah untuk mengawal pelayanan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan menjadi lebih baik. Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Evaluasi KIPP 2021 Ida Bagus Wyasa Putra saat menjadi narasumber inovasi Pelayanan Publik pada acara Pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP 2021, secara virtual, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, keterlibatan kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, serta BUMN dalam kompetisi tersebut sangat baik. Ribuan proposal yang diajukan menunjukkan besarnya antusiasme penyelenggara negara dalam menciptakan inovasi. “KIPP merupakan media luar biasa dan bisa digunakan sebagai sebuah ajang untuk percepatan, perluasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” ujar Wyasa.
Melalui ajang tahunan ini, peserta bisa memusatkan perhatian pada kebutuhan yang berkembang sesuai kondisi kehidupan masyarakat. Kemudian hal tersebut melahirkan kebaruan yang menunjukkan komitmen untuk membuat pelayanan publik menjadi cepat sampai ke masyarakat, berkualitas, dan jangkauan lebih luas. Wyasa memberi contoh, salah satu pemda memperbaiki pelayanan dokumen administrasi, dimana sebelumnya kepengurusan bisa memakan waktu hingga satu minggu, namun setelah adanya inovasi hanya butuh waktu satu jam.
Nilai inovasi juga terletak pada impact atau capaian, serta manfaat perubahan yang menjadikan situasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Bagian penting dari penciptaan inovasi adalah keberlanjutannya, komitmen untuk memelihara inovasi, serta meningkatkan kualitas dan manfaat. Aspek penting lain adalah penerapan replikasi agar jangkauan inovasi pelayanan publik menjadi lebih luas dan segera dinikmati seluruh rakyat Indonesia.
“Masuk kedalam top finalis saja sesungguhnya sudah merupakan prestasi yang luar biasa karena sudah menyisihkan 1.400-an proposal dari peserta lainnya. Setelah melalui tahap presentasi dan wawancara serta verifikasi dan observasi lapangan secara virtual, maka finalis tersebut mengerucut menjadi top inovasi terpuji,” ujar Wakil Rektor Universitas Udayana ini.
Pada kesempatan yang sama, Ketua Tim Panel Independen KIPP 2021 J.B Kristiadi menilai tidak sedikit inovasi yang ikut berkompetisi sudah masuk pada era 4.0, dibuktikan dengan inovasi yang dibangun mulai fasilitas serta infrastruktur yang tersedia sudah menggunakan digital. Selain itu, kebijakan dalam reformasi birokrasi yang semula bersifat top-down, namun saat ini reformasi birokrasi melalui KIPP bersifat bottom-up karena adanya pelibatan masyarakat dalam pembangunan inovasi.
“Jadi KIPP adalah kerja sama yang produktif antara inovator (instansi pemerintah) bersama masyarakat, sehingga disini terjadi pertemuan antara kebutuhan riil masyarakat yang dilayani dengan apa yang diberikan oleh pemerintah,” ungkap Kristiadi.
Kristiadi yang juga Ketua Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) ini menyampaikan pelaksanaan reformasi birokrasi pada sektor pelayanan publik menjadi hal penting. Kristiadi menilai, melalui KIPP akan lahir nilai strategis yang disaring dan dijadikan sistem yang lebih luas atau direplikasi secara nasional. Hal tersebut diyakini dapat mempercepat transformasi masyarakat menuju era digital. Sebuah inovasi dapat dikatakan berhasil apabila pengguna jasa dalam hal ini masyarakat merasa puas dengan yang diberikan penyelenggara layanan. (byu/HUMAS MENPANRB)
