Balikpapan, Dalam rangka mengawasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Kota Balikpapan, diperlukan peran aktif masyarakat untuk mengawasi jalannya Pakta Integritas tersebut. Demikian disampaikan Deputi Menpan Bidang Pengawasan, Gunawan Hadisusilo, dalam acara Semiloka Penerapan Pakta Integritas Dalam Pemerintah dan Peluncuran Buku Pakta Integritas,Belajar dari Solok, di Auditorium Kantor Walikota Balikpapan pada 14 April 2009.
Gunawan lebih lanjut mengatakan bahwa selama ini keterlibatan masyarakat dalam memantau pakta integritas masih sangat rendah. Untuk itu masyarakat Balikpapan harus berperan aktif dalam mengomentari pelaksanaan pakta integritas yang telah dicanangkan Pemko Balikpapan. Sebab, dari penilaian pakta integritas inilah yang akan mempengaruhi skor indeks persepsi korupsi suatu pemerintah daerah.
Disamping hal tersebut, tentunya diperlukan komitmen kuat dari pimpinan instansi untuk melaksanakan pakta integritas dengan sungguh-sungguh. Kementerian Negara PAN sendiri sudah memberikan contoh pedoman pelaksanaan Pakta Integritas dengan membuat sebuah modul yang berisi tindak lanjut yang dilaksanakan Kementerian Negara PAN setelah menandatangani Pakta Integritas. Kegiatan tersebut diantaranya adalah larangan memberi dan menerima sesuatu tidak sesuai ketentuan, pengadaan barang dan jasa yang bebas korupsi, pelaksanan anggaran sesuai dengan ketentuan, dan penegakan disiplin karyawan/karyawati di Kementerian Negara PAN.
Senada dengan Gunawan, Koordinator Indonesia Corruption Watch, Teten Masduki yang juga hadir sebagai pembicara dalam acara tersebut mengingatkan agar Pakta Integritas jangan hanya sebagai lips service belaka. Pakta Integritas menjadi penting di lingkungan pemerintahan dan pelaku bisnis untuk menghindari terjadinya tindak korupsi yang bisa merusak pembangunan sosial dan ekonomi.
Menurutnya, adanya pakta integritas bukan untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi, melainkan untuk mencegah agar korupsi tak terjadi yang bisa mensejahterakan masyarakat. “Komitmen pemimpin daerah menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat sangat diperlukan. Sebab itu pentingnya pakta integritas di lingkungan pemerintahan,” ujarnya. (Humas Menpan)
