Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas meninjau Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa di Sulawesi Selatan, Jumat (19/07).
GOWA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan. Ditengah kunjungan tersebut, Menteri Anas menyempatkan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa. Menteri Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin kedepan perlu dievaluasi apakah disini masih berbelit. Mestinya disini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ungkap Menteri Anas usai meninjau MPP Kabupaten Gowa, Jumat (19/07).
Menteri Anas mengatakan, penyelenggaraan MPP merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, karena pengintegrasian semua layanan baik instansi vertikal, BUMN, BUMD dan Swasta maupun instansi daerah bertujuan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman bagai masyarakat.
Oleh karena itu, Anas berharap kepala daerah dapat melakukan survei secara rutin untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. "Harapan saya ini pak bupati terus melakukan cross check dari pelayanan ini sehingga nanti kualitasnya bisa terus terjaga," ujarnya.
Menteri Anas juga menekankan bahwa yang utama dari MPP bukanlah bangunan fisik namun lebih pada bagaimana MPP dapat mengintegrasikan layanan. "Inti dari mal pelayanan publik itu sebenernya mengintegrasikan layanan secara fisik. Jadi integrasi layanan secara fisik dari berbagai dinas ini dijadikan satu di tempat ini," jelasnya.
Menteri Anas juga menyampaikan bahwa dalam pelayanan publik juga perlu dilakukan digitalisasi. Saat ini Presiden Joko Widodo memberikan arahan untuk dapat menyediakan layanan publik secara daring. MPP pun kini bertransformasi menjadi MPP Digital.
Menurutnya, melalui MPP Digital, masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan publik tanpa harus melakukan proses tatap muka. "Saya kira ini bagus. tentu siapapun kedepan yang akan melanjutkan pak bupati saya kira tinggal menjaga ini. Sehingga kalau bisa nanti pelayanan-pelayanan bisa disatukan semua di sini sehingga rakyat menjadi mudah," imbuhnya.
MPP Kabupaten Gowa sendiri memiliki 147 jenis layanan dari 36 instansi. MPP ini menjadi MPP ke 191 se Indonesia dan menjadi MPP ke 14 di Provinsi Sulawesi Selatan. MPP Kabupaten Gowa diresmikan secara bersama dengan 14 MPP lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia pada 7 Maret 2024. (dit/HUMAS MENPANRB)
