Kementerian PANRB saat melaksanakan pemantauan fungsi pemerintahan daerah terdampak bencana di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Selasa (24/2/2026).
GAYO LUES - Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mendukung pemulihan fungsi pemerintah terdampak bencana alam banjir di wilayah Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat terus dilakukan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan hal tersebut dengan melakukan pemantauan dan koordinasi langsung terkait fungsi pemerintahan daerah di beberapa wilayah terdampak bencana.
Asisten Deputi Kelembagaan dan Tata Laksana, Politik, Hukum, Keamanan dan Pemerintah Kementerian PANRB Istiyadi Insani mengatakan bahwa Kementerian PANRB bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus melakukan koordinasi dengan daerah terdampak bencana. Koordinasi bertujuan untuk menggali informasi untuk pengumpulan data lapangan terkait kondisi operasional pemerintahan daerah terdampak bencana.
"Data lapangan ini sebagai bahan monitoring nasional Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Kementerian PANRB adalah salah satu anggota dari satgas ini," jelasnya saat melakukan pemantauan fungsi pemerintahan daerah terdampak bencana di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, Selasa (24/2/2026).
Istiyadi mengatakan bahwa terdapat lima pilar dukungan pemulihan fungsi pemerintahan. Pilar pertama yaitu aktivasi penyelenggaraan pemerintahan seperti fleksibilitas pelaksanaan tugas pemerintahan, serta pemberian diskresi administratif kepada kepala daerah dan pimpinan instansi. Pilar kedua adalah penyelamatan dokumen dan data seperti fasilitasi penerbitan ulang dokumen yang rusak atau hilang.
Pilar ketiga adalah konsolidasi aparatur seperti mobilisasi dan penugasan ASN lintas instansi/wilayah di daerah bencana, serta penugasan siswa tahap akhir pada sekolah kedinasan sebagai pengganti tugas akhir/KKN. Kemudian pilar keempat adalah pemulihan sarana pendukung seperti penyediaan sarana dan prasarana kerja darurat, antara lain: kantor sementara/mobile, peralatan IT, jaringan komunikasi dan listrik darurat.
"Pilar terakhir adalah pengaturan kembali tugas dan prioritas pemerintahan daerah, meliputi penyesuaian indikator kinerja dan target pembangunan daerah selama masa pemulihan," ujarnya.
Istiyadi menambahkan bahwa pada penanganan pasca bencana ini, Kementerian PANRB fokus memastikan negara hadir dalam melaksanakan pelindungan arsip negara, pelindungan ASN, serta menjaga keberlanjutan layanan manajemen ASN agar tetap terjaga pascabencana.
"Penanganan tata kelola pemerintahan pascabencana dilaksanakan melalui koordinasi terpadu antara Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)," tambahnya.
Sementara itu Plt. Sekretaris Daerah Gayo Lues, Nevirizal menyampaikan bahwa wilayah terdampak bencana alam banjir di Kabupaten Gayo Luwes mencapai 28.000 hektar dengan jumlah total pengungsi mencapai 30.000 jiwa. "Banjir ini juga memberikan dampak relokasi pada 21 desa dari 7 kecamatan di Gayo Lues," kata Nevirizal.
Terkait pelayanan pemerintah di Kabupaten Gayo Lues, Nevrizal memastikan saat ini pelayanan tetap berjalan. Namun demikian, Pemkab Gayo Lues memberlakukan Flexible Working Arrangement (FWA) bagi para pegawai yang terdampak langsung.
"Kami pastikan di seluruh kantor sudah ada denyut pemerintahannya. Pelayanan pemerintah tetap berjalan meskipun saat ini baru mencapai 90 persen. Kami juga berlakukan FWA bagi para pegawai yang terdampak langsung," jelasnya. (HUMAS MENPANRB)
