Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa di Makassar, Senin (05/03)
MAKASSAR - Komitmen Pemerintah Daerah dalam memperbaiki pelayanan kepada publik kembali ditunjukkan dengan pembangunan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Upaya tersebut merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan.
“Saya berharap JIPP yang di launching ini dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada para pihak yang membutuhkan, tidak hanya dalam skala nasional, tapi juga internasional,” ujar Deputi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Launching JIPP dan Workshop penyusunan proposal inovasi pelayanan publik Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, Senin (05/03).
Disampaikan bahwa JIPP merupakan simpul kerja sama antar lembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi pelalayanan publik. Pembentukan jaringan tersebut merupakan amanat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik.
Pembangunan JIPP di wilayah Sulawesi Selatan juga turut didampingi oleh GIZ-Transformasi. Dengan harapan dapat menumbuhkembangkan inovasi-inovasi pelayanan publik sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal dan efisien terhadap masyarakat. Sebelumnya JIPP telah dibentuk di Jawa Timur dan Sumatera Selatan.
Acara dihadiri seluruh OPD Provinsi Sulawesi Selatan, seluruh Sekda, Ketua DPRD, Dinas Kominfo, & Inspektur Kabupaten/Kota se Sulawesi Selatan, serta perwakilan 3 OPD dr masing2 Kabupaten/Kota yang akan memasukkan proposal Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018.
Dalam kesempatan tersebut Diah Natalisa juga berkesempatan mengunjugi War Room (Commad Center) Kota Makassar, dan mendapat penjelasan terkait dengan pengelolaan sebagian besar pelayanan publik melalui online system yang dijalankan Pemerintah Kota Makassar. Diharapkan kedepannya seluruh penyelenggaraan pelayanan publik dapat terawasi di War Room ini, sehingga dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam pengembangan hal sejenis di daerah masing-masing. (byu/HUMAS MENPANRB)
