Graduate School of Business Malaysia National University Prof. John Xavier dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).
NUSA DUA - Reformasi Birokrasi Indonesia mendapat pujian dari negara tetangga Malaysia. Graduate School of Business Malaysia National University Prof. John Xavier mengatakan Reformasi Birokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah sangat baik.
Menurutnya, Indonesia sudah memiliki komitmen yang sangat kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien lagi. Selain itu komitmen pemerintah Indonesia pun sudah dirasa baik untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakatnya.
“Saya rasa reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sangat baik. Indonesia telah membuat suatu awalan yang sangat baik,” ujarnya dalam acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Jumat (15/03).
Di Malaysia, lanjutnya, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama agenda pemerintah, serta arah dan tujuannya pun sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti penerapan e-government dan performa kinerja. Xavier menilai arah perubahan yang ingin dicapai melalui reformasi birokrasi di Malaysia sudah sangat jelas, yaitu membawa administrasi publik ke level terbaik untuk memberikan hasil kepada seluruh masyarakat.
“Kita berada di jalur yang sama dan reformasi administrasi publik adalah mengenai meningkatkan pelayanan publik. Saya rasa Indonesia dan Malaysia, dan negara lainnya juga, bergerak ke arah yang sama. Beberapa negara mungkin lebih lambat progresnya, tapi itu dikarenakan sejarah yang mempengaruhi,” jelasnya.
Dalam hal e-government, ia memberikan apresiasi dengan terbitnya Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Perpres yang ini dinilai sebagai komitmen dan keinginan yang tinggi dari pemerintah untuk bergerak menuju e-government.
Dikatakan, pemerintah Malaysia mengelola kurang lebih 13 ribu pelayanan publik, dimana sekitar 83 persen layanannya telah beralih ke sistem elektronik atau online. Oleh karena itu dirinya memberikan saran agar pemerintah Indonesia dapat lebih agresif dan masif dalam menerapkan e-government hingga tingkat pemerintah di daerah.
Menurutnya e-government membantu dalam membuat pelayanan publik secara online dan hal tersebut akan membuat kehidupan masyarakat lebih mudah, dibanding harus pergi ke kantor-kantor pemerintah untuk mengurus perizinan. Komitmen dari Menteri PANRB Syafruddin dikatakannya merupakan sebuah komitmen pimpinan dalam melakukan perubahan menghadapi revolusi industri 4.0.
“Sepeti yang dikatakan Menteri PANRB mengenai tantangan di revolusi industri 4.0., pelayanan publik harus dapat mengikuti perubahan. Jadi e-government merupakan platform bagi pemerintah untuk melayani paradigma ekonomi lebih baik lagi,” ujarnya.
Lebih lanjut Xavier menambahkan bahwa Malaysia selalu siap dan terbuka untuk membagikan informasi, pengalaman, maupun database dengan Indonesia, sebagai upaya melihat rintangan yang telah dihadapi dalam mengimplementasi reformasi, dan bagaimana Indonesia dapat mengindari rintangan tersebut. Saat ini Malaysia siap menjalin kerjasama serta berbagi pengetahuan satu dengan yang lain, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia maupun Malaysia. (byu/HUMAS MENPANRB)
