Tangkapan layar paparan Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam Workshop Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring, Rabu (28/07).
JAKARTA – Potensi Kalimantah Tengah dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik perlu diapresiasi. Beragam inovasi dari Kalimantan Tengah pernah menjuarai Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Bahkan di tahun ini masuk dalam Top 99 dan Top 15 Kelompok Replikasi.
Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa meyakini potensi Provinsi Kalimantan Tengah termasuk kabupaten dan kotanya dalam meningkatkan pelayanan publik, yang dibuktikan salah satunya dari prestasi dalam KIPP serta bermanfaat bagi masyarakat. Ia berharap pengembangan inovasi pelayanan publik dari Kalimantan Tengah lebih strategis dan terstruktur agar siap untuk berkiprah di tingkat nasional pada waktunya nanti.
“Namun yang utama tentu saja bukan hanya soal kompetisi, melainkan bagaimana agar segenap inovasi tersebut memberikan manfaat dan benefit bagi masyarakat terutama di wilayah Kalimantan Tengah,” ujarnya dalam Workshop Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 yang dilaksanakan secara daring, Rabu (28/07).
Diah berharap dengan pembinaan yang terarah dari pemerintah provinsi, seluruh jajaran pemerintahan di lingkup Kalimantan Tengah akan terus termotivasi untuk berinovasi demi memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. “Selain tentunya mampu menembus jajaran Top Inovasi dalam KIPP di level nasional,” katanya.
Ia menambahkan, jajarannya tidak berhenti pada memunculkan inovasi yang unggul melalui KIPP, tetapi bagaimana inovasi tersebut ditransfer atau direplikasi kepada unit dan institusi lainnya serta melembaga dan berkelanjutan, antara lain melalui pembentukan innovation hub atau Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP). JIPP sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri PANRB No. 89/2020 adalah sebuah simpul kerja sama antarlembaga yang mempunyai minat dalam pengembangan inovasi pelayanan publik. “Jadi, KIPP dan JIPP merupakan satu kesatuan kebijakan dalam rangka pembinaan inovasi pelayanan publik,” ungkapnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Kalimantan Tengah Sri Widanarni menjelaskan bahwa penyelenggaraan lokakarya inovasi pelayanan publik ini sebagai salah satu upaya peningkatan kompetensi aparatur sipil negara (ASN). “Semoga dengan pelaksanaan acara ini dapat meningkatkan budaya berinovasi didalam pelaksanaan tugasnya sebagai ASN. Memotivasi, memberikan arah, serta semangat ASN agar menjadi role model dalam membangun dan memajukan Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Sri berharap acara ini dapat menjadi acuan bagi para ASN untuk selalu berinovasi, dia menggarisbawahi bahwa inovasi adalah upaya untuk berubah dari yang belum baik menjadi lebih baik lagi, bagaimana melaksanakan transparansi dalam pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan aturan dan visi misi instansi, serta yang utama adalah seberapa banyak inovasi yang telah diciptakan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (rga/rr/HUMAS MENPANRB)
Inovasi Kalimantan Tengah baik provinsi maupun kabupaten/kota:
1. Inovasi Sistem Pengendalian Inflasi sebagai Top 25/2015; serta inovasi Sistem Informasi Monitoring dan Pengendalian Pembangunan Daerah (SIMP2D) dan inovasi Sistem Percepatan Penyerapan Anggaran yang keduanya didaulat menjadi Top 99/2015. Ketiga inovasi ini dilakukan oleh Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Inovasi Patuh Selam sebagai Top 40/2017 dan inovasi Simpun (Sinde Muhun Pelayanan Uras Dinun) sebagai Top 99/2020, keduanya dari Kabupaten Kapuas;
3. Pada KIPP 2021 terdapat 3 inovasi yang mewakili Kalimantan Tengah yaitu inovasi “Bell Box TB Bberkesan: Berantas dan Eliminasi Penyakit Tuberkulosis melalui Bell Box Dering Kesembuhan” dari Kabupaten Gunung Mas sebagai Top 99/2021.
4. Selain itu terdapat 2 inovasi dari Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu Batik (Batako Plastik) sebagai Top 99/2021 dan inovasi “Sida’ Kam Kobar: Pelayanan Pengurusan Dokumen Kependudukan Secara Online Kepada Warga/Masyarakat Kerjasama Desa/Kelurahan dengan Menggunakan Sistem Informasi (Google Form WhatsApp) sebagai Top 15 Replikasi/2021.
