Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Ketua TPI KIPP Siti Zuhro, dan Ketua Tim Evaluasi KIPP Ida Bagus Wyasa Putra saat menandatangani hasil penilaian Tim Evaluasi untuk diserahkan kepada TPI, secara virtual, Jumat (09/06).
JAKARTA – Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memasuki tahun ke-10. Saat ini KIPP Tahun 2023 sudah masuk tahap penilaian finalis Top Inovasi oleh Tim Panel Independen (TPI), yang akan dilanjutkan dengan rapat pleno dan uji publik finalis Top Inovasi.
“Terdapat beberapa tugas yang dilakukan oleh TPI, yaitu menentukan Finalis Top Inovasi, melakukan Presentasi dan Wawancara, Verifikasi dan Observasi Lapangan, serta menentukan Top Terpuji Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2023,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam acara Penyerahan Hasil Penilaian Dari Tim Evaluasi Kepada TPI dan Kick Off Meeting TPI 2023, Jumat (09/06).
KIPP 2023 memiliki pembaruan dan penyegaran dari tahun–tahun sebelumnya, seperti tema yang diusung pada KIPP 2023 adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Inovasi Menuju Reformasi Birokrasi yang Berdampak. Selanjutnya perubahan dalam petunjuk pelaksanaan KIPP 2023 menjadi Pedoman Menteri PANRB No. 3 Tahun 2023. Kemudian penambahan form Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam komponen proposal KIPP.
Lebih lanjut, perubahan kategorisasi inovasi berdasarkan sektor seperti yang biasa dilakukan pada KIPP sebelumnya. Dan yang terakhir adalah reformulasi aspek dan bobot pertanyaan KIPP untuk kedua kelompok. Aspek pertanyaan kelompok umum yang sebelumnya terdiri dari 7 berubah menjadi 8 aspek. Sementara itu untuk kelompok khusus, jumlah aspek penilaian berubah dari 4 menjadi 7 aspek.
Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa.
Dijelaskan jika KIPP menjadi strategi yang dilakukan sejak tahun 2014 lalu dalam menjaring inovasi pelayanan publik yang dilahirkan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, termasuk BUMN dan BUMD yang mulai terlibat dalam KIPP sejak tahun 2016. Pembinaan inovasi tidak berhenti di kegiatan kompetisi untuk mendorong penciptaan inovasi semata, namun juga meliputi pengembangan inovasi melalui transfer pengetahuan atau replikasi inovasi pelayanan publik, serta pelembagaan inovasi tersebut agar berkelanjutan.
“Selama 10 tahun terakhir kita telah melihat banyak inovasi luar biasa lahir dan berkembang di Indonesia. Inovasi pelayanan publik telah membawa dampak yang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik secara umum. Meskipun demikian, perbaikan yang berkesinambungan merupakan kunci untuk mempertahankan pencapaian selama ini,” katanya.
Ketua Tim Panel Independen (TPI) Siti Zuhro.
Sementara itu, Ketua TPI Siti Zuhro mengatakan bahwa berdasarkan hasil penilaian Tim Evaluasi terdapat 228 nominasi finalis dengan 198 inovasi dari kategori umum, dan 30 inovasi kategori khusus. Dari jumlah tersebut TPI bertugas melakukan penilaian kembali sehingga menghasilkan 99 inovasi kategori umum dan 15 inovasi kategori khusus. Para inovator yang mendaftar di KIPP 2023 dikatakan sangat beragam dan dari kategori khusus terdapat komitmen kuat untuk menjalankan inovasi yang berkesinambungan, tidak sekedar hanya saat akan ikut kompetisi.
“KIPP 2023 menjadi komitmen Kementerian PANRB untuk mendorong pemerintah daerah hingga ke perangkat desa, bagaimana menggaungkan pentingnya inovasi dan pelayanan prima kepada masyarakat terlebih dalam era digital seperti saat ini,” ujar Peneliti Ahli Utama pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini.
Dalam kegiatan ini, turut hadir anggota TPI di antaranya Dadan Suparjo Suharmawijaya, Erry Riana Hardjapamekas, Neneng Meity Goenadi, Nurjaman Mochtar, Sri Haruti Indah Suksmaningsih, Tulus Abadi, Rudiarto Sumarwono, dan Fasli Jalal. Hadir pula Ketua Tim Evaluasi Ida Bagus Wyasa Putra dan juga Asisten Deputi Koordinasi dan Fasilitasi Strategi Pengembangan Praktik Terbaik Pelayanan Publik Kementerian PANRB Ajib Rakhmawanto. (byu/HUMAS MENPANRB)
