Diah Natalisa dilantik sebagai Deputi Bidang Pelayanan Publik di Jakarta, Senin (4/4). (Foto : byu)
JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi mengatakan ada 3 indikator utama yang harus ditingkatkan terkait aspek pelayanan publik. Indikator tersebut yaitu Indeks Integritas Nasional, Survei Kepuasan Masyarakat, dan Kepatuhan Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Tahun ini pencapaian 3 indikator utama ini harus dapat ditingkatkan," kata Menteri PANRB Yuddy Chrisnandi dalam pelantikan Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa di Jakarta, Senin (4/4).
Bukan itu saja, indikator utama yang juga sangat penting dan harus mendapatkan perhatian adalah perbaikan peringkat kemudahan berusaha (Ease of Doing Business/EoDB). Menurut Yuddy, perlu dilakukan langkah yang signifikan melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. "Saya minta kepada Deputi Pelayanan Publik yang baru untuk bekerja cepat dalam rangka menjamin peningkatan peringkat kemudahan berusaha," tegas Yuddy.
Dalam kesempatan itu, Yuddy juga berpesan agar semua pihak melakukan refleksi, sejauhmana implementasi UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Apakah telah dilaksanakan dengan konsisten dan telah memberikan dampak signifikan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Pasalnya, menurut Yuddy, sampai saat ini masih saja dijumpai keluhan masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah. Selain itu, dunia usaha masih banyak menyampaikan keluhan mengenai lamanya mengurus perijinan usaha.
Dalam mengakselerasi perbaikan pelayanan publik di berbagai unit penyelenggara pelayanan publik berbagai sektor dan seluruh Indonesia. "Sekali lagi, saya minta kepada Deputi Pelayanan Publik yang baru untuk melakukan refleksi dan evaluasi internal dalam perbaikan program dan kegiatan yang lebih komprehensif,” ujar Yuddy.
Dalam hal ini, Yuddy menunggu terobosan-terobosan baru sehingga dapat memberikan perubahan yang signifikan dan memberikan kontribusi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan dapat membawa kebaikan, sesuai dengan harapan masyarakat. (ns/HUMAS MENPANRB)
