Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa dalam Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait inovasi layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, Jumat (02/03).
JAKARTA – Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah melahirkan banyak inovasi. Namun, kompetisi tersebut diharapkan tidak hanya melahirkan inovasi baru, namun juga menyebarkannya untuk diterapkan di tempat lain.
Seperti halnya layanan di bidang kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) yang ada di seluruh pemerintah kabupatan/kota, alangkah baiknya kalau ada model inovasi yang bisa dijadikan model bagi daerah lain. “Kami sangat berharap praktik baik ini bisa diimplementasikan di tempat lain di seluruh Indonesia,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah dalam Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) terkait inovasi layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Jakarta, Jumat (02/03).
Diah mengatakan sangat membutuhkan masukan mengenai metode terbaik agar pelayanan publik terutama layanan kependudukan dan pencatatan sipil dapat diterapkan. Dikatakan, ada dua inovasi layanan Dukcapil yang diikutsertakan di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik dan meraih Top 25 dan Top 99, masing-masing yakni Kartu Insentif Anak (KIA) dari Kota Surakarta dan Program Kartu Keluargaku Data Ulang (Kakekku Datang) dari Kabupaten Gresik.
Menurutnya Guru Besar Universitas Sriwijaya ini, jika inovasi tersebut dapat diterapkan di daerah lain akan membawa peningkatan pelayanan publik secara nasional. Saat ini, Kemenetrian PANRB tengah mencari model layanan kependudukan dan catatan sipil lain yang juga dapat direplikasi.
Sekretaris Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri I Gede Suratha menjelaskan beberapa model inovasi kependudutan dan pencatatatn sipil di Indonesia. Namun menurutnya, model inovasi tersebut tidak semuanya bisa diterapkan di daerah lain karena melihat kondisi geografis. “Inovasi harus disesuaikan tempat,” jelasnya.
Hal tersebut diamini Kepala Pusat Inovasi Pelayanan Publik LAN Erfi Muthmainah. Menurutnya, sebelum melakukan replikasi, juga perlu melihat prakondisi daerah yang berhasil menerapkan inovasi tersebut. “Selain itu juga diperlukan coaching clinic dengan para inovator,” ujarnya. (rr/HUMAS MENPANRB)
