Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa dalam kunjungan kerjanya ke Shinagawa City Office Tokyo, Jepang, Selasa (19/09).
SHINAGAWA - Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Diah Natalisa melakukan kunjungan kerja ke Shinagawa City Office Tokyo untuk melihat langsung penerapan digitalisasi pelayanan publik di level pemerintah daerah di Jepang. Salah satunya terkait pemanfaatan My Number Card yang dibangun oleh Digital Agency Jepang.
Sistem kartu pintar ini memiliki chip IC yang menyajikan informasi data identitas penduduk, seperti nama, alamat, tanggal lahir dan jenis kelamin. Berbagai manfaat terdapat dalam My Number Card, dapat digunakan untuk mengirimkan dokumen elektronik seperti E-SPT Pajak Final adalah salah satunya.
Diah mengungkapkan, banyak cara dilakukan untuk meningkatkan jumlah pengguna My Number Card, salah satunya dengan cara memberikan poin sebesar 20.000 Yen bagi masyarakat yang mendaftarkan diri untuk memperoleh My Number Card pada periode tertentu. Selain itu, pemerintah Shinagawa juga mempekerjakan influencer untuk mempromosikan program My Number Card kepada masyarakat.
“Kita dapat mengadaptasi strategi peningkatan partisipasi masyarakat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Jepang, kolaborasi antar instansi yang memiliki layanan seperti kependudukan, kesehatan dan bantuan sosial agar dapat seluruhnya terintegrasi dalam satu sistem Nomor Induk Kependudukan,” ujar Diah dalam kunjungan kerjanya ke Shinagawa City Office Tokyo, Jepang, Selasa (19/09).
Lebih lanjut disampaikan, progres tersebut berkontribusi mendongkrak indeks partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik di Jepang. Keberhasilan ini, juga berdampak pada meningkatnya penerimaan hibah pemerintah Shinagawa setiap tahunnya sejak 2017.
Direncanakan pada tahun 2024 mendatang, Pemerintah Jepang akan mengintegrasikan kartu jaminan/asuransi kesehatan dan Surat Izin Mengemudi (SIM) ke dalam My Number Card. Hal ini diyakini dapat meminimalkan biaya pembuatan berbagai kartu layanan.
Di samping program layanan digital My Number Card, Pemerintah Shinagawa juga tetap menyediakan layanan tatap muka terintegrasi di gedung Shinagawa City Office, layaknya gedung Mal Pelayanan Publik (MPP) kabupaten/kota di Indonesia. Diah meninjau sejumlah layanan publik disana, seperti layanan pembuatan paspor; layanan khusus lanjut usia, dan disabilitas; layanan bagi warga asing; layanan kependudukan dan layanan perpanjangan SIM yang mendapat perhatian saat kunjungan Deputi Bidang Pelayanan Publik bersama tim.
Lesson learned yang diperoleh dari kunjungan tersebut, yaitu upaya mewujudkan pelayanan publik yang prima harus menjadi arus utama, berorientasi pada citizen centric. Menurut Diah, penyediaan omnichannel layanan publik, mulai dari pemanfaatan teknologi informasi dalam e-services, layanan secara hybrid, maupun tatap muka, serta layanan mandiri menggunakan mesin anjungan mandiri harus terus ditingkatkan dan dikemas dalam konteks inovasi pelayanan publik berkelanjutan.
“Kolaborasi dan pemberdayaan partisipasi masyarakat juga bagian penting keberhasilan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau dan aman, serta nyaman,” tutur Diah.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Second Secretary of Protocol and Consular Affairs of Indonesian Embassy di Tokyo Ni Kadek Yuni Ernawati; Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Akik Dwi Suharto; serta Asisten Deputi Transformasi Digital Pelayanan Publik Kementerian PANRB Yanuar Ahmad. (fik/HUMAS MENPANRB)
